WALHI: Hentikan Operasi Tambang Perusahaan Asing

JAKARTA, SENIN — Indonesia termasuk salah satu negara kaya sumber daya alam (SDA). Namun, sampai saat ini pelaksanaan eksploitasi terhadap hasil kekayaan di Nusantara masih didominasi perusahaan asing. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menuding, salah satu negara asal perusahaan tambang asing yang banyak beroperasi di Indonesia dan menimbulkan kerusakan lingkungan adalah Australia.

Dengan alasan itu, sekitar 30 orang gabungan anggota WALHI, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Sawit Watch, Serikat Hijau Indonesia (SHI), serta Indonesian Human Right Committe of Social Justice (IHCS) mendatangi Kedutaan Besar Australia (Kedubes Australia), Senin (15/12), untuk melakukan demonstrasi.

"Perusahaan tambang asing berpotensi merusak lingkungan hidup, dan selama ini telah mendapatkan tentangan dari masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Kenapa kami melakukan aksi di Kedubes Australia, karena perusahaan dari negara ini cukup masif beroperasi di Indonesia, di antaranya Rio Tinto yang memiliki saham 40 persen di perusahaan PT Freeport Indonesia," ujar Pius Ginting, koordinator aksi di Jakarta, Senin (15/12).

Selain itu, gabungan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut menganggap aksi mereka masih bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang jatuh pada Rabu (10/12) kemarin. "Ini merupakan momen yang tepat untuk mengingatkan Pemerintah Australia atas tanggung jawabnya, terhadap operasi tambang perusahaan dari negara mereka," lanjut pria yang juga menjadi anggota WALHI ini.

Dalam aksinya, mereka mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan rekomendasi agar investor Australia menarik diri dari perusahaan yang merusak lingkungan dan menimbulkan pelanggaran HAM. Pendemo juga meminta pemenuhan tanggung jawab perusahaan dari pemerintah Australia terhadap pelanggaran HAM. Selain Rio Tinto, perusahaan yang mereka sorot adalah Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang ada di Maluku. "50 persen lebih saham di NHM dimiliki perusahaan dari Australia," tutur Pius.