Pembangunan RSH, Pengusaha Harapkan Dukungan Pemerintah

SURABAYA, KAMIS — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia menargetkan pengurangan backlog atau penumpukan kebutuhan rumah sederhana sehat atau RSH di Jawa Timur tahun 2007 sebanyak 6.000 unit. Namun, pada tahun 2008 pembangunan RSH di Jawa Timur turun hingga 50 persen atau hanya mencapai 3.000 unit. Karena itu, pengembang mengharapkan dukungan pemerintah provinsi dan daerah untuk memberikan kemudahan pembangunan RSH.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Timur Nurhadi mengungkapkan, dengan patokan harga Rp 55 per unit, pembangunan RSH terpaksa dilakukan di daerah pinggiran untuk menekan tingginya harga tanah. Dengan lokasi tersebut, maka pengembang terbebani penyediaan sarana jalan, listrik, serta air.

Perlu ada koordinasi dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi keberadaan RSH sehingga percepatan pembangunan dapat dilakukan, ucap Nurhadi, Kamis (5/3) di Surabaya.

Menurut Nurhadi, selama ini tidak semua kabupaten dan kota memberikan kemudahan perizinan dan legalitas pembangunan RSH. Karena itu, Apersi mengharapkan adanya regulasi khusus serta pembedaan mekanisme perizinan RSH dengan pembangunan rumah komersial.

Penyediaan RSH adalah kewajiban negara. Kami mohon ada perhatian dan regulasi khusus dari masing-masing pemerintah daerah. "Kami juga meminta Gubernur untuk menyampaikan hal ini kepada para bupati di daerah," ungkapnya.

Menanggapi hal ini Gubernur Soekarwo menyatakan, nota kesepakatan kerja sama tentang pembangunan RSH sudah dicanangkan di 37 kabupaten/kota di Jawa Timur (kecuali Surabaya). Karena itu, kesepakatan percepatan pembangunan di tingkat daerah harus dijalankan.

Kurang sosialisasi

Kepala Dinas Pemukiman Provinsi Jawa Timur Budi Susilo menambahkan, pemerintah sebenarnya telah memberikan berbagai macam kemudahan dan bantuan pada masyarakat miskin untuk membeli RSH. Namun, kemudahan-kemudahan tersebut kurang tersosialisasikan sehingga percepatan pembangunan RSH terhambat.

Banyak masyarakat miskin dengan penghasilan di bawah Rp 2,5 juta per bulan yang tak tahu tawaran kemudahan cicilan pembelian RSH dari pemerintah. Kemudahan tersebut antara lain pinjaman uang muka, potongan kredit pinjaman, dan pembangunan infrastruktur RSH, jelasnya.

Meski demikian, Budi mengakui, perbankan kadang sulit mengucurkan kredit pada masyarakat miskin. Penghasilan yang tak tetap menjadikan bank sulit melirik masyarakat miskin yang mereka nilai tidak visible untuk mendapatkan kucuran kredit.