Pemerintah Harus Batasi Impor Daging

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diharapkan membatasi impor daging, terutama daging sapi, karena jika tidak dibatasi, daging yang beredar di pasar hanya daging beku dan tidak segar.

"Daging beku dari luar terus berdatangan. Jika tidak dibatasi, daging sapi lokal atau pemotongan sendiri akan kalah bersaing. Masyarakat akan susah mendapatkan daging segar," kata Munali, staf RPH Cakung, Jakarta Timur, Minggu (24/5).

Menurut dia, dalam satu pekan ada sekitar 4-5 kontainer daging beku impor datang ke gudang milik RPH Cakung yang disewakan ke pengusaha. Daging tersebut langsung didistribusikan ke pelanggan, baik di pasar tradisional maupun pasar modern.

Jika hal ini terus berlanjut, kata dia, keberadaan RPH akan terancam. Akibatnya, tidak akan ada lagi daging sapi segar di pasar dan karyawan RPH akan kehilangan pekerjaannya.

"Sebaiknya pemerintah memperbanyak impor sapi hidup saja. Dengan ini semuanya bisa terpantau dengan baik. Orang yang mengandalkan kerja di RPH juga akan bertahan," katanya menambahkan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan banyaknya daging beku impor harga daging di pasar tidak menentu. Harga daging sapi hasil pemotongan RPH cenderung kalah dengan daging beku impor.

Saat ini harga daging hasil pemotongan adalah Rp 60.000 per kilogram (sapi lokal) dan Rp 58.000 untuk sapi impor, sedangkan harga daging beku impor bervariatif bahkan lebih murah.

Ia menambahkan, dengan banyaknya daging impor, produksi daging hasil pemotongan lokal terus menurun. Saat ini dalam sehari hanya memotong sekitar 50 ekor, padahal sebelumnya bisa mencapai 350 ekor sapi. "Selain banyaknya daging impor, menurunnya produksi daging akibat banyaknya RPH baru yang memasok daging ke Jakarta," kata pria beranak dua itu.
    
RPH Cakung Jakarta Timur adalah perusahaan pemotongan milik Pemerintah DKI Jakarta. Dulu semua pemotongan hewan di Jakarta harus dilakukan disini. Daging yang akan dijual semuanya harus lolos uji kir master atau uji kesehatan daging.