Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Majalengka Harus Siapkan Diri

Kompas.com - 23/10/2009, 13:13 WIB

 

MAJALENGKA, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten Majalengka bersama masyarakat petani harus mempersiapkan diri terkait dengan rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) beserta dua jalan tol di Majalengka, yaitu Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan Jalan Tol Cikampek-Palimanan.

Jika tidak, sektor pertanian yang selama ini menjadi pendongkrak utama pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja terbanyak di Majalengka akan tergerus ektor lain.

Saat ini proses pembangunan BIJB dan dua jalan tol yang semua berada di wilayah Kecamatan Kertajati, Majalengka, itu masih dalam tahap pembebasan lahan. Rencananya, semua infrastruktur akan tuntas tahun 2015. Di sekitar BIJB akan dibuat kawasan penunjang seluas 3.200 hektar untuk industri, perumahan, pendidikan, dan tempat rekreasi.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majalengka, setiap tahun kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto Majalengka selalu yang terbesar, sekitar 30 persen. Jumlah warga yang bekerja di sektor ini pun masih terbesar, yakni 31 persen dari total tenaga kerja di Majalengka.

"Namun, semua itu bisa berubah ketika bandara dan jalan tol sudah dioperasikan nanti," ujar Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Majalengka Rali Sukari, Kamis (22/10).

Ia khawatir, jika tidak dipersiapkan sejak awal, lahan pertanian akan tergerus industri dan permukiman baru sebagai imbas dari adanya bandara dan jalan tol. Sementara petani yang tidak lagi memiliki lahan tidak akan semudah itu bekerja di sektor industri karena tidak memiliki kemampuan. "Akibatnya, angka kemiskinan akan meningkat," ia menambahkan.

Selain itu, ketahanan pangan Majalengka pun bisa terancam. Padahal, saat ini produksi beras Majalengka masih surplus 120.000 ton setiap tahun. Jadi penonton

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Majalengka, Deden Hardian, Narayanto juga khawatir dengan imbas dari bandara dan dua jalan tol di Majalengka. Pasalnya, sampai sekarang ia melihat pemerintah belum mulai mempersiapkan diri. "Saya khawatir nanti warga Majalengka hanya menjadi penonton," ucapnya.

Hal-hal yang harus diperbaiki, antara lain, menjaga agar harga komoditas pertanian saat panen tidak anjlok, menjaga ketersediaan pupuk dan air saat kemarau sehingga hasil panen tidak tergantung pada iklim, membantu petani mengatasi hama, dan membantu permodalan petani.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka Juhana mengatakan, luas area pertanian memang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Data Bappeda Kabupaten Majalengka menunjukkan, alih fungsi lahan untuk permukiman setiap tahun mencapai 0,27 persen. Adanya bandara dan dua jalan tol bukan tidak mungkin memicu angka alih fungsi itu semakin tinggi.

Juhana mengaku pihaknya telah mempersiapkan diri, di antaranya terus menyosialisasikan penggunaan benih unggul bersertifikat dan benih padi hibrida yang hasilnya bisa sampai 7 ton gabah kering giling per hektar.

Benih seperti ini, menurut dia, telah digunakan sekitar 80 persen petani Majalengka. Pemerintah juga telah mendorong petani agar mau beternak sehingga tidak bergantung pada hasil dari tanaman saja. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Majalengka Eddy Noor Sudjatmiko mengatakan, pemerintah sedang menyusun rencana induk pengembangan lahan basah yang rencananya tuntas pada akhir 2009. Dalam rencana induk ini area pertanian yang sekarang seluas 51.000 hektar dari 120.424 hektar total luas wilayah Majalengka akan tetap dipertahankan. (APA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Whats New
OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

Whats New
Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Earn Smart
Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

Whats New
Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Whats New
Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Work Smart
PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

Whats New
MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Whats New
Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com