Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Maskapai Minta Tarif Dilepas ke Pasar

Kompas.com - 30/10/2009, 20:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Departemen Perhubungan (Dephub) menjaring sejumlah masukan dari pelaku usaha sektor transportasi di acara National Summit 2009.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dephub Herry Bhakti S Gumay menyebutkan, setidaknya ada dua masukan yang diperoleh dari para maskapai penerbangan di Indonesia. Pertama, terkait tarif penerbangan serta masukan untuk kebijakan Asian Open Sky.

"Untuk tarif, sebenarnya sebagian maskapai mau dilepas saja ke pasar. Karena itulah INACA tidak bisa membuat sikap selama anggotanya belum mencapai satu kata sepakat," kata Herry, Jumat (30/10).

Herry sendiri menilai, sebenarnya bisa saja tarif penerbangan untuk rute-rute padat dilepas ke pasar. Karena dengan mekanisme pasar, para penumpang bisa mendapatkan harga termurah yang ditawarkan oleh masing-masing maskapai.

"Namun, untuk rute-rute tertentu belum bisa dilepas. Lagipula Undang-undang sudah menitahkan pemerintah untuk menetapkan tarif penerbangan, khususnya untuk kelas ekonomi guna melindungi konsumen. Kalau kami lepas ke pasar, artinya pemerintah melanggar Undang-undang," jelasnya.

Menurut Herry, Ditjen Perhubungan Udara sudah merampungkan draf revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9/2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi. Namun, Herry mengaku tidak dapat membuka materi dari draf tersebut karena belum disetujui oleh seluruh maskapai penerbangan.  "Hitungannya sudah ada, tinggal mencari kesepakatan. Kalau sudah disetujui, kami diskusikan dengan KPPU," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait menyebutkan, Lion menjadi salah satu maskapai yang ikut menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah untuk merumuskan formula tarif yang ideal.  "Kita harus samakan dulu persepsi atas komponen-komponen tarif, seperti fuel dan valuta asing. Lalu biaya-biaya seperti Upah Minimum Provinsi, sewa bandara, dan lainnya yang sudah naik dibanding saat aturan terdahulu diberlakukan," kata Edward.

Namun, Edward menilai nantinya maskapai penerbangan tidak akan bulat-bulat mengadopsi formula tarif baru yang diusulkan. "Katakanlah kalau tarif jadi naik 100 persen, apa iya tidak membahayakan maskapai sendiri. Karena ada perhitungan daya beli masyarakat.," pungkasnya.  (Gentur Putro Jati/Kontan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan Dana Nasabah Hilang, OJK: Bank Wajib Tanggung Jawab jika Terbukti Bersalah

Dugaan Dana Nasabah Hilang, OJK: Bank Wajib Tanggung Jawab jika Terbukti Bersalah

Whats New
Emiten Ritel MIDI Alokasikan Belanja Modal Rp 1,4 Triliun Tahun Ini, untuk Apa?

Emiten Ritel MIDI Alokasikan Belanja Modal Rp 1,4 Triliun Tahun Ini, untuk Apa?

Whats New
Prabowo Berencana Tambah Jumlah Kementerian, Anggaran Belanja Negara Bakal Membengkak

Prabowo Berencana Tambah Jumlah Kementerian, Anggaran Belanja Negara Bakal Membengkak

Whats New
Beli REC dari PLN, Emiten Sanitasi UCID Target Kurangi Lebih dari 14.000 Ton CO2 Setahun

Beli REC dari PLN, Emiten Sanitasi UCID Target Kurangi Lebih dari 14.000 Ton CO2 Setahun

Whats New
Pabrik Panel Surya Bakal Dibangun di KIT Batang, Bisa Serap 3.000 Lapangan Kerja

Pabrik Panel Surya Bakal Dibangun di KIT Batang, Bisa Serap 3.000 Lapangan Kerja

Whats New
Ditopang Produk Tradisional, Asuransi Jiwa Dominasi Pertumbuhan Premi Industri

Ditopang Produk Tradisional, Asuransi Jiwa Dominasi Pertumbuhan Premi Industri

Whats New
Proyek Perpanjangan Kereta Cepat Sampai ke Surabaya Belum Jadi PSN, Ini Kata Kemenhub

Proyek Perpanjangan Kereta Cepat Sampai ke Surabaya Belum Jadi PSN, Ini Kata Kemenhub

Whats New
Konsumsi Lemah, Pertumbuhan Ekonomi Jepang Terkontraksi

Konsumsi Lemah, Pertumbuhan Ekonomi Jepang Terkontraksi

Whats New
Catat, Ini Jadwal Seleksi Sekolah Kedinasan 2024

Catat, Ini Jadwal Seleksi Sekolah Kedinasan 2024

Whats New
Semen Padang Dapat Pengakuan UNESCO, Erick Thohir: BUMN Tulang Punggung Ekonomi

Semen Padang Dapat Pengakuan UNESCO, Erick Thohir: BUMN Tulang Punggung Ekonomi

Whats New
Alfamidi Berencana Membagikan Dividen Rp 155,47 Miliar

Alfamidi Berencana Membagikan Dividen Rp 155,47 Miliar

Whats New
Target Peserta Kartu Prakerja 2024 Tembus 75 Persen, Anggaran Bakal Ditambah?

Target Peserta Kartu Prakerja 2024 Tembus 75 Persen, Anggaran Bakal Ditambah?

Whats New
Cara Daftar Sekolah Kedinasan 2024

Cara Daftar Sekolah Kedinasan 2024

Whats New
Strategi BSI Hadapi Era Biaya Dana Mahal Imbas Kenaikan Suku Bunga Acuan

Strategi BSI Hadapi Era Biaya Dana Mahal Imbas Kenaikan Suku Bunga Acuan

Whats New
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster ke Singapura, Nilainya Rp 46,8 Miliar

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster ke Singapura, Nilainya Rp 46,8 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com