Retribusi Nelayan Indonesia Akan Dihapus

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana menghapuskan retribusi nelayan di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan produksi kelautan.

Rencana penghapusan retribusi nelayan tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Fadel Muhammad di Makassar, Selasa (8/12). "Presiden RI telah menyatakan dukungannya untuk penghapusan retribusi nelayan di daerah," ujarnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap provinsi dan kabupaten dan kota dari retribusi tersebut akan digantikan dengan Dana Aliran Khusus (DAK).

"Daerah tidak perlu khawatir dengan penghapusan retribusi tersebut karena akan digantikan dengan DAK. Untuk daerah yang mampu meningkatkan produksinya DAK-nya akan ditambah," jelasnya.

Untuk mewujudkan visi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan dan kelautan terbesar di dunia tahun 2015, pihaknya akan meningkatkan subsidi BBM hingga 2,4 juta liter dan akan memberikan subsidi lebih besar bagi produsen di sektor kelautan yang mampu meningkatkan produksinya.

Dengan berbagai kemudahan tersebut diharapkan target peningkatan sektor perikanan dan kelautan Indonesia sebesar 350 persen dapat tercapai.

"Anggaran untuk meningkatkan produksi perikanan dan kelautan tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp 560 miliar," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor kelautan dan perikanan seperti pembangunan jalan menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga akan lebih banyak diarahkan ke Indonesia Timur.

"Di Jawa, pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan lebih didorong kepada budi daya ikan," jelasnya.

Fadel juga mengusulkan agar BULOG juga melakukan penampungan ikan untuk mendukung keberadaan cold storage (ruang pendingin) di daerah untuk menjaga kualitas ikan.

"Ikan juga merupakan salah satu bagian dari pangan nasional, saya akan perjuangkan ikan juga ditampung oleh BULOG seperti yang pernah saya lakukan pada jagung," ujarnya.