Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Retribusi Nelayan Indonesia Akan Dihapus

Kompas.com - 08/12/2009, 22:36 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana menghapuskan retribusi nelayan di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan produksi kelautan.

Rencana penghapusan retribusi nelayan tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Fadel Muhammad di Makassar, Selasa (8/12). "Presiden RI telah menyatakan dukungannya untuk penghapusan retribusi nelayan di daerah," ujarnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap provinsi dan kabupaten dan kota dari retribusi tersebut akan digantikan dengan Dana Aliran Khusus (DAK).

"Daerah tidak perlu khawatir dengan penghapusan retribusi tersebut karena akan digantikan dengan DAK. Untuk daerah yang mampu meningkatkan produksinya DAK-nya akan ditambah," jelasnya.

Untuk mewujudkan visi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan dan kelautan terbesar di dunia tahun 2015, pihaknya akan meningkatkan subsidi BBM hingga 2,4 juta liter dan akan memberikan subsidi lebih besar bagi produsen di sektor kelautan yang mampu meningkatkan produksinya.

Dengan berbagai kemudahan tersebut diharapkan target peningkatan sektor perikanan dan kelautan Indonesia sebesar 350 persen dapat tercapai.

"Anggaran untuk meningkatkan produksi perikanan dan kelautan tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp 560 miliar," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor kelautan dan perikanan seperti pembangunan jalan menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga akan lebih banyak diarahkan ke Indonesia Timur.

"Di Jawa, pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan lebih didorong kepada budi daya ikan," jelasnya.

Fadel juga mengusulkan agar BULOG juga melakukan penampungan ikan untuk mendukung keberadaan cold storage (ruang pendingin) di daerah untuk menjaga kualitas ikan.

"Ikan juga merupakan salah satu bagian dari pangan nasional, saya akan perjuangkan ikan juga ditampung oleh BULOG seperti yang pernah saya lakukan pada jagung," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

S&P 500 dan Nasdaq 'Rebound' Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

S&P 500 dan Nasdaq "Rebound" Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

Whats New
Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Spend Smart
Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Whats New
Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com