UKM Butuh Kemudahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha kecil dan menengah meminta pemerintah mengurangi retribusi, mempermudah proses sertifikasi produk, dan memotong birokrasi ekspor. Sertifikasi produk diperlukan agar usaha kecil dan menengah (UKM) mampu bersaing di era pasar bebas ASEAN-China.

Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia cabang DKI Jakarta Nita Yudi, di Jakarta Timur pekan lalu mengatakan, UKM sulit menciptakan barang dan jasa yang bagus dan murah jika mereka dibebani banyak retribusi. Retribusi bagi pengusaha kecil dan menengah muncul sejak perijinan, pengangkutan, sampai pemasaran.

"Jika di dalam negeri harga barang produksi UKM lebih mahal daripada produk China, bagaimana kita akan bersaing dengan mereka di pasar ekspor pada era ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) ini?" kata Nita

Menurut Ketua Himpunan Pengusaha Mikro Indonesia, Panjaitan, selain masalah retribusi, para pengusaha kecil juga terkendala lama dan berbelitnya proses sertifikasi. Berbagai macam sertifikasi, mulai dari higienitas makanan sampai kualitas produk, diperlukan untuk menembus pasar formal dalam negeri sampai pasar ekspor.

Karena terkendala sulitnya sertifikasi, barang produk UKM Indonesia yang berkualitas bagus sering gagal menembus pasar formal dalam negeri dan pasar ekspor. Pasar formal yang dimaksud adalah pusat perbelanjaan modern.

Linda, eksportir garmen, mengatakan, prosedur ekspor seharusnya juga diperbaiki sehingga lebih cepat dan pajaknya murah. Berbagai kendala birokrasi ekspor dan biaya yang mahal membuat produk Indonesia sulit memenangi persaingan di tingkat Asia Tenggara dan Asia Timur. Padahal, barang Indonesia memiliki pangsa pasar tersendiri karen kualitasnya baik dan sentuhan seninya tinggi. Baju batik Indonesia, misalnya, sangat digemari di China.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Ade Suharsono berjanji menyurati berbagai pihak yang terkait dengan masalah retribusi, sertifikasi, dan pelayanan ekspor untuk membenahi pelayanan dan menurunkan pungutan. Dinas KUMKMP sendiri sudah memangkas waktu perijinan dan menggratiskan banyak izin agar dunia usaha kecil semakin bergairah.

"Untuk memenangai ACFTA di dalam dan luar negeri, kita harus sanggup memproduksi barang yang murah, berkualitas bagus, cepat sampai ke konsumen, dan selalu ada varian produk yang baru. Untuk mewujudkannya, pemerintah dan swasta harus menciptakan kondisi yang memudahkan dunia usaha," kata Ade.

Kepala Bidang UMKM Dinas KUMKMP DKI Jakarta Suryantika Sinaga mengatakan, perbankan juga harus mendukung UMKM dengan menurukan tingkat suku bunga dan mempercepat proses. Tingkat suku bunga perbankan Indonesia yang mencapai 10 persen sampai 18 persen sangat memberatkan pengusaha kecil dan menengah.

Di China, suku bunga bank hanya berkisar lima sampai delapan persen sehingga UKM mudah tumbuh menjadi industri yang produktif.

"Perbankan harus turut mendukung UKM bersaing dalam ACFTA. Jika dunia usaha di Indonesia tidak tumbuh, perbankan juga akan kesulitan menyalurkan kredit," kata Sinaga.