Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lawan Astro, Peter F Gontha Turun Gunung

Kompas.com - 24/02/2010, 09:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertarungan antara Astro dan Grup Lippo makin sengit. PT First Media Tbk bertekad melawan putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Kuasa hukum First Media, Dodi S Abdulkadir, menyatakan, kliennya bakal melawan putusan tersebut pada tahap penetapan eksekusi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Soalnya, ia menilai putusan tersebut telah melanggar ketentuan hukum di Indonesia.

Seperti diketahui SIAC menghukum First Media, PT Ayunda Prima Mitra, dan PT Direct Vision untuk membayar ganti rugi 230 juta dollar AS atau Rp 2,14 triliun ke Astro.

Pengusaha Peter F Gontha pun, yang sudah lama tidak terdengar aktivitasnya, turun gunung. Sebagai Presiden Komisaris First Media, ia menggelar konferensi pers secara mendadak kemarin. Ia menilai putusan itu melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. "UU menyatakan tanggung jawab perusahaan sebatas penyertaannya," imbuhnya.

Nah, Ayunda Prima, anak usaha First Media, hanya memiliki 49 persen saham Direct Vision senilai Rp 34,6 juta. "Bagaimana mungkin dijatuhi hukuman membayar di luar penyertaan," ujar Peter.

Selain itu, menurut Dodi, First Media adalah perusahaan yang terpisah dari Ayunda dan Direct Vision sehingga tidak dapat dikenakan kewajiban Ayunda dan Direct Vision.

Dodi mengakui, Konvensi New York 1981 mewajibkan negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia, mengakui dan melaksanakan keputusan arbitrase internasional. "Cuma, konvensi juga mengatur bahwa putusan arbitrase tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum di negara asal," ungkapnya.

Dodi bilang, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebelumnya juga telah mengeluarkan penetapan atas putusan sela SIAC yang memerintahkan Ayunda membatalkan gugatan terhadap Astro di PN Jakarta Selatan. "PN Pusat menetapkan putusan SIAC non-eksekuator atau tidak dapat dieksekusi karena bertentangan dengan hukum di Indonesia," katanya.

Menurut Dodi, kalau PN Jakarta Pusat konsisten, mereka juga harus menetapkan bahwa putusan akhir SIAC juga non-eksekuator.

Astro tetap yakin

Meski demikian, Astro All Asia Networks Plc justru mempunyai keyakinan penuh bahwa PN Jakarta Pusat akan menjalankan keputusan SIAC. Pasalnya, selain pengadilan berada di bawah Konvensi New York, Indonesia juga memiliki UU No 30/1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Todung Mulya Lubis, kuasa hukum Astro, mengatakan, jika putusan tidak dilaksanakan, itu akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kepercayaan investor asing bagi Indonesia. "Kami berharap semua pihak, termasuk Grup Lippo, mematuhi putusan itu," katanya. (Kontan/Amal Ihsan H, Yudho Winarto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com