Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PTBA Kaji Beli Saham Freeport

Kompas.com - 09/03/2010, 16:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirut PT Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) Sukrisno menyatakan, pihaknya masih mengkaji rencana pembelian 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia. "Kalau ada kesempatan kita akan ambil alih. Tentu harus juga mempelajari laporan keuangan perusahaan itu," tegas Sukrisno.

Laporan keuangan Freeport juga belum tentu bagus, "akan tetapi kalau memang menguntungkan kita akan masuk," kata Direktur Utama Antam Alwinsyah Lubis, di sela Forum Pertemuan Menteri BUMN dan Komite Kebijakan Publik, bertajuk "Setting Ekonomi Politik dan Prospek BUMN", di Jakarta, Selasa (9/3/2010).
     
Sebelumnya, Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan mendorong BUMN Tambang membeli 9,36 persen pada Freeport.

Sementara itu, Dirut PT Aneka Tambang Tbk Alwinsyah Lubis menyatakan belum mendapat arahan langsung dari pemerintah untuk mengakuisisi 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia. "Belum ada arahan dari Kementerian BUMN. Tapi kalau memang pemerintah mendukung BUMN Tambang untuk masuk Freeport kita sangat senang," ujar Alwinsyah.

Ia menjelaskan, dari sisi kesiapan dana pihaknya tidak mempermasalahkan karena perusahaan memiliki arus kas uang cukup kuat. "Kas internal besar, tapi "no comment" (tidak komentar)," kata Alwinsyah.
     
Meski begitu menurut Alwinsyah, butuh kajian mendalam untuk masuk ke Freeport sehingga belum memungkinkan terealisasi pada tahun ini. "Tahun ini (2010) kami fokus menyelesaikan pembangunan pabrik chemical grade alumina, Takhyan, dan proyek pembangkit listrik di Pomala, Sulawesi Selatan," katanya.
     
Ia menjelaskan, pendanaan kedua proyek tersebut diharapkan rampung sebelum akhir tahun 2010 dari Japan Bank for International Coorporatin (JBIC). BUMN Tambang lainnya, yang juga dinominasikan pemerintah masuk Freeport adalah PT Timah Tbk. "Menarik masuk ke Freeport, cuma saja hitung-hitungannya harus tepat. Kita harus menganalisis apakah menempatkan dana di sana menguntungkan atau tidak," kata Dirut Timah Wachid Usman.

Ia menambahkan, perlu melakukan proses "due dilligence" dengan mengkaitkan dengan kondisi ekonomi, analisis resiko. "Tapi, untuk saat ini belum ada gambaran dari kami," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com