Pegawai Ditjen Pajak "Outsourcing" Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Panja Pajak DPR, Nusron Wahid, menantang Dirjen Pajak M Tjiptardjo. Banyak yang mulai menuntut bukti terhadap pernyataan Tjiptardjo bahwa hanya ada segelintir "Gayus" di institusinya.

Nusron mengatakan, jika benar mafia pajak tak banyak bercokol di ditjen tersebut, maka seharusnya penerimaan negara dari sektor pajak bisa melebihi jumlah yang didapat kini. Saat ini, rasio pajak Indonesia sekitar 13 persen dari GDP. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan pencapaian negara-negara lain di kawasan ASEAN.

"Sekarang saya tantang Bapak, berani enggak memasang target pajak 16 persen dari GDP atau sekitar Rp 940 triliun, kalau katanya hanya ada satu-dua Gayus di Ditjen Pajak," kata Nusron, anggota Fraksi Partai Golkar, dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Pajak di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/4/2010).

Ia menekankan, Ditjen Pajak tak boleh lagi menggunakan alasan ekonomi makro sebagai penyebab rendahnya penerimaan pajak. Menurut Nusron, salah satu penyebab rendahnya pendapatan pajak adalah penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum "nakal".

"Kalau tidak, ada gerakan snow ball, distrust pada negara. Pajak kita banyak, tapi penerimaan sedikit. Kalau Bapak tidak bersedia menjawab tantangan ini, kita outsourcing-kan saja Ditjen Pajak. Kita anggurkan pegawainya dari bawah sampai ke atas. Outsourcing bisa capai penerimaan pajak berapa, jadi kita tahu berapa yang diambil orang-orang Ditjen Pajak," ujar politisi Partai Golkar ini berapi-api.

Anggota Panja lainnya, Edison Retriubun, mengungkapkan bahwa Tjiptardjo harus mampu mengungkap dugaan keterlibatan para atasan Gayus dalam kasus tersebut. Ia meyakini, Gayus tak "bermain" sendiri. "Jangan cuma prajuritnya yang dibongkar," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, pengajuan pertanyaan oleh para anggota Panja kepada Dirjen Pajak masih berlangsung.