Bahas "Tax Ratio", DPR Terus Lobi

JAKARTA, KOMPAS.com — Saking alotnya pembahasan soal rasio penerimaan pajak atau tax ratio antara pemerintah dan Komisi XI DPR, rapat kerja yang berlangsung sejak pukul 14.00, Kamis (22/4/2010), ini terpaksa diskors untuk melakukan lobi-lobi.

Sekitar pukul 21.00, sejumlah anggota Komisi XI keluar dari ruang rapat dan menuju ruang tamu. Salah seorang petugas sekretariat Komisi XI bahkan mengusir wartawan yang masih setia menunggu jalannya rapat di depan ruang sidang Komisi XI, gedung DPR, Jakarta.

"Maaf, wartawan tidak boleh di sini dulu, ya. Anggota Dewan mau lobi memakai ruangan ini," kata petugas tersebut.

Tak lama kemudian, pintu ruang tamu Komisi XI ditutup oleh petugas. Penjagaan pun terlihat sangat ketat. Sejumlah petugas keamanan tampak berjaga-jaga di depan pintu ruang tamu untuk mengamankan jalannya lobi-lobi.

Rapat penetapan tax ratio ini sendiri, dari pemerintah, diwakili oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu, Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo, dan Dirjen Bea Cukai Thomas Sugijata. Sebelumnya, rapat juga sempat diskors sementara karena menunggu ketetapan lifting minyak dan harga minyak Indonesia (ICP), sekitar pukul 17.00 tadi. Saat itu, DPR tetap mendesak kenaikan tax ratio minimal hingga 12 persen.

"Sementara kita bisanya cuma 11,9 persen. Dengan permintaan DPR yang 12 persen itu kan sudah mirip-mirip. Kami sanggupnya cuma segitu, tidak bisa naik lagi," kata Tjiptardjo.

Sementara itu, desakan untuk menaikkan tax ratio pada APBN-P 2010 semakin bergulir deras sejak mencuatnya kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Kasus Gayus ditengarai hanya kasus kecil di Direktorat Jenderal Pajak.

Terlebih lagi, Gayus sendiri telah curhat kepada pengawas internal Ditjen Pajak bahwa dia hanyalah pemain kecil. Pernyataan Gayus inilah yang membuat kalangan dewan di Panja Pajak Komisi XI DPR RI "menyerang" Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo.

Sebagai pertanggungjawaban tidak bisa mengawasi kasus seperti Gayus, Tjiptardjo pun diminta untuk menaikkan target tax ratio dari persentase Gross Domestic Product (GDP) 2010. "Masa kita kalah dari negara-negara miskin seperti Sri Langka. Mereka menargetkan tax ratio-nya mencapai 17 persen dan India lebih tinggi lagi," kata anggota DPR Komisi XI, Muradi Darmansyah.

Kasus yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, katanya, menjadi contoh yang tidak baik, apalagi jika gerakan boikot pajak muncul di tengah masyarakat. Dari 32.000 pegawai pajak, kata Muradi, jika 10 persennya saja jadi Gayus Tambunan, maka Indonesia akan kehilangan triliunan rupiah dari penerimaan pajak. "Kenaikan tax ratio harus segera dilakukan sebagai pertanggungjawaban," ungkapnya.