Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arbi Sanit: Konspirasi SBY dan Ical

Kompas.com - 19/05/2010, 16:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Kuangan yang disusul dengan pembentukan sekretariat gabungan koalisi (setgabsi) dinilai sebagai konspirasi kepentingan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Aburizal Bakrie.

"Kalau bahasa Sri Mulyani itu perkawinan kepentingan, konspirasi kepentingan, SBY dengan Ical, ya jelas dong," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit usai menghadiri dialog kenegaraan di DPD, Jakarta, Rabu (19/5/2010).

Menurut Arbi, Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono memilih merangkul Aburizal sebagai ketua harian setgabsi karena menurut Arbi, Aburizal dapat menjadi kekuatan pengganggu pemerintahan SBY. "SBY nggak mau diganggu, Ical kekuatan pengganggu, dia punya senjata fraksi di DPR, suara banyak, yang bisa manipulasi century. Manuver politiknya unggul dari semuanya, apa yang dia (presiden) jual? Ya Sri Mulyani," katanya.

Mengenai kemungkinan Golkar kembali berkuasa penuh setelah Aburizal menjadi ketua pelaksana harian Setgabsi, Arbi menyampaikan bahwa hal tersebut tergantung permainan SBY dalam koalisi. "Lebih kuat dia (Golkar). Tergantung bagaimana dia (SBY) main di koalisi, kalau dia bisa bikin peta baru, enam partai dapat diakrabkan, Golkar goyang," tambahnya.

Meskipun begitu, Arbi tidak sependapat jika dikatakan konspirasi SBY dengan Aburizal dikarenakan ketergantungan finansial SBY terhadap Aburizal. "Tidak, karena sejak Pemilu 2009, tidak Ical lagi (penyokong dana), entah siapa, saya belum tahu," katanya.

Arbi juga menyampaikan bahwa saat ini Sri Mulyani tidak akan membuka semua persoalan politik dalam pemerintahan SBY. Namun lanjut Arbi, tidak menutup kemungkinan jika kemudian hari Sri Mulyani bicara. "Pada saatnya mungkin, kalau sekarang nggak karena dia akan konsen ke bank dunia. Mungkin nanti pada saat dia kembali ke Indonesia, saat pemilihan presiden," ujarnya.

Sebelumnya (18/5/2010), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sumbangannya sebagai pejabat publik tidak dikehendaki lagi dalam sistem politik dimana perkawinan kepentingan sangat dominan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com