Pencabutan Subsidi buat Kendaraan Mewah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah hingga kini masih terus mengevaluasi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi terhadap seluruh pemakaian jenis kendaraan.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (1/6/2010).

Menurut Evita, pencabutan subsidi BBM tidak hanya motor, tetapi juga hingga mobil mewah. Namun, prioritas pengurangan pemakaian BBM bersubsidi ditujukan terhadap para pemakai kendaraan mewah.

Jika dari hasil evaluasi pemakaian kendaraan tersebut tidak melebihi 36,5 juta kiloliter BBM bersubsidi, pemerintah tidak akan mengurangi pemakaian BBM bersubsidi.

"Itu pasti salah tangkap. Tidak ada motor yang BBM bersubsidinya akan dikurangi. Semua jenis kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi akan kita evaluasi. Motor memang termasuk aliran yang menggunakan BBM bersubsidi. Akan tetapi, keliru jika ada mobil mewah yang masih menggunakan BBM bersubsidi. Itulah yang masih dikaji dan belum ada keputusan," kata Evita.

Menurut Evita, tahun ini pemerintah hanya menyediakan 36,5 juta kiloliter BBM bersubsidi. "Jika jatah BBM bersubsidi itu habis, pemerintah tentu akan mengurangi penggunaan BBM," tambahnya.

Evita menyatakan, penggunaan BBM bersubsidi itu sebenarnya hanya dilakukan untuk masyarakat tidak mampu. "Kalau memang memungkinkan, hasil dari evaluasi itu, pengurangan BBM bersubsidi akan diterapkan tahun ini juga," ungkap Evita.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjajaki pemanfaatan bahan bakar gas untuk kapal-kapal nelayan.

Hal itu dilakukan karena kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan kurang mencukupi. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Dedy Sutisna mengemukakan, pihaknya mulai tahun ini mengembangkan pemanfaatan bahan bakar gas untuk nelayan berupa gas alam cair (LNG).

Saat ini, ujar Dedy, sedang dilakukan uji coba penggunaan LNG untuk 15 kapal nelayan di Pasuruan, Jawa Timur. Pemakaian LNG dipadukan dengan BBM subsidi dengan perbandingan BBG dan BBM adalah 80:20 persen.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kebutuhan BBM bersubsidi sektor perikanan dan kelautan 2.516.976 kiloliter per tahun.

Namun, tahun 2009 Pertamina hanya menyalurkan 1,32 juta kiloliter. Tahun 2010 tidak ada penambahan alokasi BBM subsidi bagi nelayan sehingga masih terjadi kekurangan BBM subsidi sesuai dengan kebutuhan nelayan. (RYO/LKT/HAR)