40 Persen Laporan Keuangan Daerah Buruk

BANYUMAS, KOMPAS.com - Masih banyak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang laporan keuangannya buruk. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Timbul Pudjianto menyebutkan, setidaknya ada 209 pemerintah daerah atau 40 persen dari 524 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang laporan keuangannya buruk.

Hal itu, dia sampaikan usai memberikan ceramah pengelolaan keuangan daerah pada Semiloka Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerjasama Antar-Daerah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (10/6/2010). "Jumlah ini masih tinggi, dan masih harus terus diperbaiki," katanya.

Timbul mengatakan, ada dua masalah utama yang menyebabkan pelaporan keuangan daerah masih buruk. Masalah pertama, sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan daerah di sebagian besar pemerintahan daerah tidak ditangani oleh tenaga profesional. Masalah kedua, pencatatan aset daerah masih kurang diperhatikan pemerintah daerah.

"Padahal salah satu penyebab rusaknya neraca daerah adalah akibat aset-aset yang tak dicatat dengan baik," ucapnya.