Semester I, Anggaran Surplus Rp 50 T

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, realisasi anggaran pemerintah dalam semester I 2010 telah surplus Rp 45 triliun-Rp 50 triliun.

"Sampai Juni, anggaran surplus Rp 45 triliun-Rp 50 triliun karena penerimaan memang lebih baik dari yang kita perkirakan dan pengeluaran lebih pelan. Namun, posisi dana pemerintah ada di atas Rp 150 triliun," kata Agus di Jakarta, Kamis (15/7/2010).         Ia menyatakan, surplus anggaran terjadi karena penerimaan negara melalui pajak hingga Juni 2010 lebih baik dua persen dan pengeluaran belanja pemerintah lebih lambat sekitar dua atau tiga persen dibandingkan tahun lalu.         "Dibandingkan tahun lalu, kita defisit Rp 5 triliun. Namun, kita sekarang surplus karena penerimaan lebih tinggi dan ternyata harga ICP lebih baik dibandingkan tahun lalu. Lifting minyak juga lebih bagus, begitu pula dengan penerimaan bea dan cukai," ujarnya.

Namun, Menkeu mengakui, penyerapan anggaran belanja pemerintah hingga semester I masih mencapai 35 persen atau masih rendah dibandingkan tahun lalu yang telah mencapai 37 persen. "Terkait dengan realisasi anggaran sampai Juni dan prognosisnya sampai akhir tahun, selama ini kita memang melihat realisasi anggaran pemerintah tidak sampai 100 persen," ujarnya.          Menurut Menkeu, pemerintah berusaha untuk memperbaiki agar penyerapan anggaran dapat dipercepat dan menerapkan reward and punishment bagi kementerian lembaga yang tidak bisa merealisasikan anggarannya karena nanti ada disinsentif.         

Ia menambahkan, saat ini yang lebih penting bukan mengutamakan punishment, melainkan bagaimana kementerian lembaga dalam posisi untuk merealisasikan anggarannya sehingga tidak ada anggaran sisa. "Tapi kembali lagi, saya rasa masih akan ada anggaran yang tidak terserap 100 persen," ujarnya.

Untuk itu, karena penerimaan yang membaik, terutama dari sektor perpajakan, pemerintah belum berencana untuk menerbitkan samurai bond atau sukuk global karena lebih baik apabila anggaran didorong melalui penerimaan dalam negeri. "Kita akan menerbitkan samurai bond atau sukuk yang masuk rencana kerja pemerintah. Tapi, kita akan melakukan realisasi di saat yang tepat. Jadi, sekarang ini belum kita lakukan," katanya.

Menkeu menegaskan, kebijakan pengelolaan utang untuk mendukung penerimaan negara harus dilakukan dalam kondisi ringan dengan bunga murah. Hal itu juga dilakukan dengan mengutamakan utang dalam negeri dan secara berkala menurunkan utang luar negeri. "Sekarang kalau dana kita berlebih, kita mungkin belum perlu menerbitkan (sukuk global atau samurai bond) walaupun dalam rencana kerja kita ada," tambahnya.