Penguatan PPATK yang Terhambat

Kompas.com - 26/07/2010, 03:00 WIB
Editor

Sejumlah laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum, baik Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu artinya, kecepatan PPATK mengusut rekening yang mencurigakan tak ”secepat” rekening itu meluncur dari bank ke bank. PPATK sulit mengusut harta kekayaan berasal dari kejahatan pencucian uang.

Itulah salah satu alasan mengapa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ingin diperkuat. Namun, upaya menguatkan kewenangan PPATK itu terganjal. Beberapa kewenangan ekstra PPATK dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dipersoalkan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PPTPPU.

Seandainya pun kewenangan yang lebih kuat diberikan, sejauh mana PPATK nanti dapat mengimplementasikan kewenangan yang ada untuk mengusut tindak pidana pencucian uang? Selain masalah kewenangan, pengaruh dan tekanan politis juga ikut menentukan sepak terjang institusi yang mengusut kasus-kasus yang ”berbau” fulus.

Sebagai perbandingan, KPK dengan kewenangan yang besar pun ibarat ”berjalan di tempat” dalam mengusut kasus korupsi berskala besar dan bernuansa politis. Misalnya, kasus suap Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom, Bank Century, kasus perpajakan, atau rekening mencurigakan pejabat tinggi Polri.

Meskipun demikian, pemberian kewenangan yang lebih kuat kepada PPATK sebenarnya merupakan langkah penting untuk memerangi kejahatan pencucian uang. Dengan kewenangan penyelidikan yang projustitia, misalnya, PPATK dapat menemukan alat bukti untuk proses penyidikan oleh penyidik.

PPATK membutuhkan kewenangan lebih kuat karena kejahatan pencucian uang yang menjadi ”medan” tugas PPATK memang sangat kompleks dan canggih. Tindak pidana pencucian uang yang terkait kejahatan lain seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan mafia bisnis.

Dalam RUU PPTPPU, ada beberapa tugas dan kewenangan penting yang diberikan kepada PPATK, seperti tugas menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (Pasal 39 Huruf e) dan kewenangan memblokir (Pasal 44 Huruf g). Namun, kewenangan penyidikan tetap diserahkan kepada institusi penegak hukum (Pasal 79).

Hak istimewa

Selain itu, dalam RUU itu, PPATK diberikan hak ”istimewa”, seperti impunitas dari tuntutan perdata dan pidana (Pasal 78 Ayat 4), serta hak impunitas dari pelanggaran kode etik kerahasiaan (Pasal 45).

Tanpa kewenangan kuat, seperti penyelidikan dan pemblokiran, sepak terjang PPATK menjadi kurang efektif. Laporan dan analisis PPATK mengenai rekening atau harta kekayaan yang mencurigakan hanya menjadi laporan di atas kertas, tanpa tindak lanjut penanganan oleh institusi penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan Agung, maupun KPK.

Halaman:


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani: Basuki Hadimuljono Bapak Pembangunan Indonesia Sesungguhnya

Sri Mulyani: Basuki Hadimuljono Bapak Pembangunan Indonesia Sesungguhnya

Whats New
Ditopang Penerimaan Pajak, Cadangan Devisa RI Naik Jadi 134 Miliar Dollar AS

Ditopang Penerimaan Pajak, Cadangan Devisa RI Naik Jadi 134 Miliar Dollar AS

Whats New
Siapa Pemilik Royal Ambarrukmo yang Jadi Lokasi Pernikahan Kaesang?

Siapa Pemilik Royal Ambarrukmo yang Jadi Lokasi Pernikahan Kaesang?

Whats New
Mirae Asset Proyeksi IHSG Tembus 7.880 pada 2023, Sektor-sektor Saham Ini Jadi Pilihan

Mirae Asset Proyeksi IHSG Tembus 7.880 pada 2023, Sektor-sektor Saham Ini Jadi Pilihan

Whats New
Pasca Cabut Izin Usaha, OJK Akan Telusuri Aset Pribadi dan Gugat Pemilik Wanaartha Life

Pasca Cabut Izin Usaha, OJK Akan Telusuri Aset Pribadi dan Gugat Pemilik Wanaartha Life

Whats New
'Langkah Membumi', Cara Blibli Ikut Konservasi Alam hingga Berdayakan Perempuan Marjinal

"Langkah Membumi", Cara Blibli Ikut Konservasi Alam hingga Berdayakan Perempuan Marjinal

Whats New
Sempat Menolak, Mendag Zulhas Akhirnya Setujui Impor Beras 500.000 Ton

Sempat Menolak, Mendag Zulhas Akhirnya Setujui Impor Beras 500.000 Ton

Whats New
IHSG Sesi I Ditutup Melemah, GOTO, WIKA, dan TINS 'Top Losers' LQ45

IHSG Sesi I Ditutup Melemah, GOTO, WIKA, dan TINS "Top Losers" LQ45

Whats New
HRD hingga Sales Marketing Jadi Pekerjaan yang Banyak Dilamar Pencari Kerja di JobStreet

HRD hingga Sales Marketing Jadi Pekerjaan yang Banyak Dilamar Pencari Kerja di JobStreet

Whats New
Puji Kinerja Menteri PUPR, Sri Mulyani: Pak Bas Tiap Detik Pikirkan Rakyat, Rambut Putih Kulit Berkerut

Puji Kinerja Menteri PUPR, Sri Mulyani: Pak Bas Tiap Detik Pikirkan Rakyat, Rambut Putih Kulit Berkerut

Whats New
Bocoran OJK: 2 BUMN Segera IPO, Satu Terlaksana Tahun Ini, Satu Lagi Tahun Depan

Bocoran OJK: 2 BUMN Segera IPO, Satu Terlaksana Tahun Ini, Satu Lagi Tahun Depan

Whats New
LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 1,75 Persen

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 1,75 Persen

Whats New
Ada Potensi Resesi, Erick Thohir Pastikan BUMN Serap Hasil Panen Petani

Ada Potensi Resesi, Erick Thohir Pastikan BUMN Serap Hasil Panen Petani

Whats New
Kementerian PUPR Lakukan Serah Terima BMN Tahap II Senilai Rp 19,08 Triliun

Kementerian PUPR Lakukan Serah Terima BMN Tahap II Senilai Rp 19,08 Triliun

Whats New
Catat Prosedur Membawa Hewan di Pesawat Garuda Indonesia

Catat Prosedur Membawa Hewan di Pesawat Garuda Indonesia

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.