Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Redenominasi Rupiah Bukan Fokus Utama

Kompas.com - 05/08/2010, 03:45 WIB

Jakarta, Kompas - Rencana redenominasi atau penyederhanaan dan penyetaraan nilai rupiah bukan merupakan fokus utama Bank Indonesia saat ini. Rencana tersebut hanyalah sebagai kebijakan pelengkap atas keberhasilan perekonomian Indonesia selama beberapa tahun terakhir dan ke depannya diperkirakan akan terus bertumbuh.

Penjabat Gubernur BI Darmin Nasution kepada Kompas di Jakarta, Rabu (4/8), mengatakan, dalam waktu dekat ini fokus utama BI masih seputar bagaimana meningkatkan pengawasan perbankan serta menjalankan fungsi BI di bidang moneter.

”Jadi, redenominasi hanya sebagai kebijakan pelengkap atas keberhasilan perekonomian Indonesia. Secara fundamental, redenominasi ini tidak memperbaiki, tetapi juga tidak memperburuk perekonomian kita,” kata Darmin.

Darmin mengatakan, perekonomian Indonesia diyakini akan terus bertumbuh. Pada tahun 2012 atau tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan bergerak ke angka 7 persen dengan tingkat inflasi yang stabil, yaitu 4 plus minus satu persen.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen pada tahun 2012 atau 2013, Darmin mengatakan, BI akan mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit lebih besar kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas serta meningkatkan transaksi ekonomi.

Untuk mendesak perbankan memberikan kredit lebih besar lagi, BI akan menetapkan batas atas dan bawah rasio kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga sebuah bank. Jika rasio tersebut berada di luar batas yang ditetapkan BI, bank tersebut akan dikenai penalti berupa penempatan giro wajib minimum (GWM) yang lebih besar dibanding yang seharusnya atau dibanding bank lain.

Ke depan, BI juga akan menetapkan kebijakan suku bunga rendah sehingga likuiditas kredit bisa lebih tinggi dari saat ini. BI juga akan mengawasi secara ketat agar bank tidak menyalurkan kredit dengan suku bunga tinggi.

Untuk itu, BI akan meminta bank mengumumkan tingkat suku bunga pinjamannya (prime lending rate) di media massa dan situs resminya serta melaporkan kepada BI setiap bulan. Suku bunga pinjaman tersebut tidak termasuk premi risiko yang dikenakan kepada debitor.

Darmin menjelaskan, dengan diketahuinya suku bunga pinjaman melalui media massa, maka debitor bisa bebas mencari pinjaman ke bank dengan tingkat suku bunga terendah.

Melengkapi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Spend Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com