Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemandirian Pemerintah Diuji

Kompas.com - 16/08/2010, 07:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemandirian keuangan pemerintah tahun 2011 akan diuji. Rendahnya ekspor diperkirakan akan menekan penerimaan pajak sehingga pembiayaan utang diperkirakan masih akan menjadi andalan utama keuangan pemerintah dalam RAPBN 2011.

Menurut ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjad Hari Wibowo, di Jakarta, akhir pekan lalu, melambatnya pertumbuhan ekspor nonmigas akan berpengaruh pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, cara paling aman menjaga penerimaan negara pada 2011 adalah dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, lanjut Dradjad, pada 2011 Indonesia menghadapi ancaman kelangkaan pasokan energi sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya ada di level 6 persen. Padahal, potensinya 6,7-7,1 persen.

Ancaman lain yang memengaruhi kinerja ekonomi 2011 adalah nilai tukar rupiah yang over valuasi atau rupiah terus menguat terhadap dollar AS, tetapi diikuti penurunan ekspor dan tingginya impor.

Di sisi lain terjadi lonjakan harga komoditas pangan dunia, dampak dari bencana gelombang panas di Rusia yang berakibat pada berkurangnya pasokan gandum ke pasar internasional.

”Lonjakan harga pangan itu bisa dibalik menjadi pendorong pertumbuhan kalau Indonesia mampu menggenjot produksi pangan. Sektor pangan tahun depan berpotensi dijadikan salah satu pemicu pertumbuhan untuk mencapai minimal 6,7 persen,” papar Dradjad.

Sebelumnya, penelitian gabungan Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembangunan Islam (IDB), dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) soal hambatan kritis pembangunan di Indonesia menyebutkan, tax effort (upaya tambahan pemerintah untuk menghimpun pajak) di Indonesia terendah dibandingkan dengan negara lain di ASEAN.

Menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Anggito Abimanyu, masalah utama adalah belum optimalnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. ”Penerimaan dari PPh Orang Pribadi tergolong di bawah normal,” ujar mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini.

Oleh karena itu, menurut Dradjad, perlu perombakan radikal dalam pengelolaan anggaran belanja negara. Fokus perombakan pada penyerapan, realokasi, dan efisiensi anggaran.

Pos anggaran yang tingkat urgensinya sedang dan rendah, dengan penyerapan di bawah 40 persen pada semester I-2010, disarankan pada RAPBN 2011 dipotong.

Adapun saran Anggito, pemerintah harus serius memperbesar anggaran belanja modal agar lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja barang. Belanja modal akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut ekonom Fadhil Hasan, ada dua hal yang harus jadi fokus pemerintah dalam RAPBN 2011. Pertama, alokasi anggaran lebih fokus pada proyek yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, infrastruktur, pemberdayaan pertanian, dan industri manufaktur. ”Kedua, meningkatkan belanja pemerintah sehingga maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar dia. (OIN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com