Pertamina: Pembatasan BBM Harus Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pertamina (Persero) mengharapkan rencana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat diterapkan tahun ini. Pasalnya, konsumsi BBM bersubsidi makin meningkat; sementara kuota untuk BBM bersubsidi tersebut justru makin tipis.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo, mengatakan, stok BBM bersubsidi sebesar 36,5 juta kiloliter (kl) tahun ini akan habis sebelum akhir tahun. "Kan masih ada waktu sekitar 4 bulan dari sekarang. Kalau 2 bulan saja bisa dihemat, kan lumayan. Kami berharap (pembatasan) bisa direalisasikan tahun ini,” kata Djaelani.

Djaelani memperkirakan jatah BBM jenis premium yang ditetapkan sesuai dengan APBN-P 2010 sebesar 21,45 juta kl diperkirakan habis pada awal Desember. Artinya, akan ada kekurangan pasokan premium sekitar 1,78 juta kl pada tahun ini.

Sedangkan untuk jatah BBM, subsidi jenis solar sebesar 11,19 juta kl akan habis pada pertengahan November. “Konsumsi solar bersubsisi memang terbilang tinggi karena nelayan lebih banyak menggunakannya. Kami memperkirakan konsumsi solar bersubsidi sampai akhir tahun ini naik hingga 2 juta kl menjadi 13 juta kl, sementara kuotanya hanya 11 juta kl,” kata Djaelani.

Akhir bulan Agustus lalu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku, program pembatasan BBM bersubsidi tersebut akan dilakukan tak lama lagi.

Agus mengaku sudah membahas program ini dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, serta Pertamina. Namun, Agus tidak memberikan tanggal pasti pembatasan konsumsi BBM bersubsidi itu dilakukan. Sebelumnya, Kementerian ESDM mengatakan program itu akan dilakukan pada kuartal keempat tahun ini.

Hingga saat ini, konsumsi BBM bersubsidi mulai mencemaskan pemerintah. Per Agustus lalu, konsumsi BBM bersubsidi sudah mencapai 60 persen dari patokan APBNP 2010.

Bila konsumsi itu melebihi patokan APBNP 2010, pemerintah terpaksa meminta anggaran tambahan kepada DPR. Badan Kebijaksanaan Fiskal memperkirakan, setiap 1 juta kiloliter penambahan volume BBM bersubsidi akan membutuhkan tambahan subsidi sebesar Rp 1,9 triliun. Namun, Agus berharap penambahan anggaran itu tidak terjadi.

Sekadar kilas balik, pemerintah berencana membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil keluaran tahun 2005 ke atas. Pemilik mobil keluaran anyar itu dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi sehingga tidak perlu mendapat subsidi lagi.

Patokan tahun keluaran 2005 ini berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas). Pemerintah hanya akan menggunakan basis tahun untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, sedangkan untuk ukuran CC tidak akan dibatasi. Dengan pembatasan ini, pemerintah bisa menghemat sekitar Rp 2,3 triliun. (Fitri Nur Arifenie/Kontan)