Sebaiknya Jangan Anak Tirikan Taiwan

JAKARTA, KOMPAS - Sikap pemerintah yang selama ini lebih mengutamakan ”hubungan baik” dengan pemerintah atau pebisnis China ketimbang Taiwan diyakini berasal dari kekeliruan dalam menerjemahkan Kebijakan Satu China.

Padahal, menurut Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Hariyadi Wirawan, Senin (27/9), hal itu bisa jadi merugikan. Itu karena Taiwan sendiri berpotensi besar mengalihkan investasinya ke Indonesia, terutama setelah China, negara tujuan investasi Taiwan, menerapkan standardisasi pengupahan lebih tinggi bagi para buruhnya.

Menurut Hariyadi, jika tidak cepat mengubah cara berpikirnya, Indonesia kemungkinan besar akan dilangkahi oleh sejumlah negara tujuan investasi di kawasan Asia Tenggara, macam Malaysia, Singapura, dan Thailand, yang jauh lebih bersikap agresif dan terbuka kepada Taiwan.

”Hubungan dengan China selama ini memang lebih dianggap formal ketimbang dengan Taiwan sehingga akses pelayanan dan perizinan yang diberikan jauh lebih baik. Kondisi itu memang sudah lama dan kerap dikeluhkan pihak Taiwan. Padahal, potensi investasi dari mereka tidak kalah jika dibandingkan dari China,” ujar Hariyadi.

Hariyadi melihat ada kemungkinan sikap Indonesia tersebut juga didasari pengaruh dari China yang secara politik memang menjanjikan akan mendukung Indonesia di pentas dunia internasional. Wajar jika Indonesia khawatir kehilangan dukungan seperti itu.

Saat dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, TB Hasanuddin, menilai sikap Indonesia itu bisa ditelusuri dari akar sejarahnya. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memang hanya mengakui adanya ”Satu China”. Bahkan, ketika itu, pemerintah juga sempat memunculkan kebijakan Poros Jakarta-Peking.

”Akan tetapi, seiring waktu yang berjalan, apalagi sekarang ini kita sudah di era globalisasi, Pemerintah Indonesia secara diam-diam memang membuka pula hubungan dagangnya dengan Taiwan,” ujar Hasanuddin.

(DWA)