Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Per Kapita Penduduk 4.500 Dollar AS

Kompas.com - 05/11/2010, 07:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai 4.500 dollar AS atau Rp 40,5 juta per tahun. Pertumbuhan pendapatan per kapita tersebut dimungkinkan karena aktivitas ekonomi di Indonesia akan terjadi lebih merata di setiap daerah.

”Ada peningkatan pada pendapatan per kapita dari 1.184 dollar AS per tahun pada 2004 menjadi 3.000 dollar AS per tahun pada saat ini, menjadi 4.000-4.500 dollar AS per tahun pada tahun 2014. Itu tidak terlepas dari pertumbuhan PDRB (produk domestik regional bruto),” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (4/11/2010), saat memberikan kata sambutan dalam acara Penganugerahan Penghargaan atas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Provinsi/Kabupaten/Kota Terbaik 2010.

Menurut Hatta, pertumbuhan pendapatan per kapita itu dimungkinkan karena faktor-faktor pendorong ekonomi akan memberikan kontribusi yang merata, bukan hanya disebabkan oleh campur tangan pemerintah. Faktor pendorong ekonomi lainnya adalah perdagangan internasional neto, konsumsi masyarakat, dan investasi akan berkembang lebih cepat.

”Saya mendapatkan laporan dari Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) bahwa target investasi tahun 2010 sekitar Rp 2.000 triliun akan terlampaui. Bulan lalu, realisasi investasi 13,5 miliar dollar AS, terbesar sepanjang sejarah. Dengan demikian, pada akhir tahun nanti realisasi investasi diproyeksikan mencapai 140 miliar-150 miliar dollar AS,” katanya. (OIN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SeaBank Indonesia Bukukan Laba Rp 52 Miliar di Kuartal I-2024

SeaBank Indonesia Bukukan Laba Rp 52 Miliar di Kuartal I-2024

Whats New
Bakal 'Buyback' Saham, Bos ADRO: Sebanyak-banyaknya Rp 4 Triliun

Bakal "Buyback" Saham, Bos ADRO: Sebanyak-banyaknya Rp 4 Triliun

Whats New
Luhut Dorong Maskapai Penerbangan Asing Beroperasi di Indonesia

Luhut Dorong Maskapai Penerbangan Asing Beroperasi di Indonesia

Whats New
Kementerian ESDM: 331 Perusahaan Industri Menghemat Energi pada 2023

Kementerian ESDM: 331 Perusahaan Industri Menghemat Energi pada 2023

Whats New
Home Credit Catat Volume Pembiayaan Rp 2,59 Triliun Sepanjang Kuartal I 2024

Home Credit Catat Volume Pembiayaan Rp 2,59 Triliun Sepanjang Kuartal I 2024

Whats New
Membangun Bisnis Kuliner bersama Boga Hiji

Membangun Bisnis Kuliner bersama Boga Hiji

Whats New
Di Tengah Penurunan Penjualan Unit Baru, Tren Kredit Kendaraan Tetap Tumbuh

Di Tengah Penurunan Penjualan Unit Baru, Tren Kredit Kendaraan Tetap Tumbuh

Whats New
RUPST, Emiten Boy Thohir ADRO Angkat Direktur Baru

RUPST, Emiten Boy Thohir ADRO Angkat Direktur Baru

Whats New
Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Dinilai Bikin Saham-saham Berfundamental Bagus Terdiskon

Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Dinilai Bikin Saham-saham Berfundamental Bagus Terdiskon

Whats New
Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

Whats New
Nilai Ekspor Indonesia Naik Jadi 19,62 Miliar pada April 2024

Nilai Ekspor Indonesia Naik Jadi 19,62 Miliar pada April 2024

Whats New
Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini

Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini

Whats New
Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Whats New
OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik

OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik

Whats New
Eks Pejabatnya Ditahan KPK Kasus Pengadaan Lahan, PTPN Sebut Dukung Proses Hukum

Eks Pejabatnya Ditahan KPK Kasus Pengadaan Lahan, PTPN Sebut Dukung Proses Hukum

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com