Jangan Bangga Pelaku UKM di Atas 90 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengucuran kredit usaha rakyat harus terus ditingkatkan supaya pelaku usaha bisa naik kelas menjadi pengusaha yang bankable. Jangan bangga, apabila jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia bertahan di atas 90 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian M Hatta Rajasa mengemukakan hal itu dalam pembukaan rapat koordinasi terbatas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Jakarta, Rabu (24/11/2010). Rakortas yang dihadiri sejumlah kepala dinas koperasi dan UKM se-Indonesia ini bertajuk Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama untuk Mempercepat Penyaluran KUR.

Hatta mengatakan, Program KUR sangat penting. KUR harus sukses dan harus terus ditingkatkan. "Mengapa? Pertama, lebih dari 90 persen pelaku usaha di Tanah Air kita dikategorikan sebagai UMKM. Janganlah kita bangga, karena struktur piramida kategori usahanya sangat runcing," sebutnya.

Hatta menegaskan, semua pihak khususnya perbankan harus mendorong usaha mikro dan kecil menjadi pengusaha-pengusaha kelas menengah baru. Karena itu, KUR menjadi sebuah program untuk mendorong lahirnya kelas menengah baru.

Menurut Hatta, pentingnya KUR juga menjadi alasan, karena aksesibilitas dan kesempatan penggunaan modal dirasakan sulit. Padahal, GDP Indonesia sampai saat ini mencapai 700 miliar dollar AS. Lebih dari dari 50 persen GDP tersebut disumbang oleh UMKM.

Sementara itu, kata Hatta, pendapatan per kapita sudah mencapai 3.000 dollar AS. "Sekitar 30 persen pendapatan masyarakat Indonesia sekarang ini sudah di atas 12.000 dollar AS dan 10 persennya di atas 5.000 dollar AS. Itu artinya, kita mengalami kemajuan sangat pesat," ujar Hatta.

Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengatakan, Untuk mempercepat penyaluran KUR, kami berkoordinasi dengan seluruh bank penyalur KUR. Intinya, semangat bank penyalur sesungguhnya luar biasa.

Namun, Syarifuddin baru menyatakan optimistis pencapaian target bawah dari KUR sebesar Rp 13,1 triliun pada tahun 2010. Sementara, target atas penyaluran KUR sebesar Rp 18 triliun disebutnya agak sulit dicapai.

Dari rakortas tersebut, persoalan suku bunga KUR, khususnya program KUR dengan sistem linkage, masih menjadi salah satu pembahasan. Padahal, pemerintah sudah beberapa kali melakukan relaksasi kebijakan KUR, termasuk menekan bunga KUR.