Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Beli Produk Dalam Negeri

Kompas.com - 29/11/2010, 08:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk menciptakan ketahanan ekonomi nasional serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, berkelanjutan, dan adil, sudah saatnya pemerintah melindungi produksi dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Ginandjar Kartasasmita pada seminar nasional ICMI di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Ginandjar, selama ini Indonesia dikenal sebagai bangsa pembeli, bukan bangsa penjual. Oleh karena itu, sekarang sudah saatnya produksi dalam negeri dilindungi.

Caranya, pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) berperan sebagai pembeli utama semua produksi dalam negeri. Ini bisa dilakukan dan tidak melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) soal perdagangan bebas.

”Di Indonesia, disuruh membeli produk dalam negeri susah sekali. Untuk meningkatkan mutu produksi dalam negeri bisa menggunakan Standar Nasional Indonesia,” ujar Ginandjar, yang pada era Orde Baru pernah menjadi Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (UP3DN)/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kemandirian ekonomi merupakan syarat mutlak agar Indonesia bisa bersaing pada era globalisasi. Dulu, ujar Ginandjar, ketika dirinya menjadi Menmud UP3DN/Ketua BKPM, pemerintah sengaja memproteksi pengusaha nasional.

”Dulu, pengusaha seperti Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, dan Abdul Latief, pernah menikmati kebijakan tersebut. Sekarang mereka sudah menjadi pengusaha besar. Mungkin sekarang pengusaha nasional tidak perlu diproteksi, tetapi pemerintah/BUMN berfungsi sebagai pembeli besar produksi dalam negeri,” kata Ginandjar.

Dari Bandung dilaporkan, sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) yang dilakukan Menteri Perindustrian MS Hidayat masih sebatas inventarisasi permasalahan dunia usaha.

Berdasarkan pengamatan Kompas, kegiatan inventarisasi P3DN sudah sering dilakukan di kementerian teknis dan forum komunikasi, dengan dunia usaha dan instansi terkait.

Peserta sosialisasi masih mengeluhkan berbagai persoalan klasik yang belum diselesaikan pemerintah, terutama masalah infrastruktur.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com