Organda DKI: Sepakat Pemindahan Trayek

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 trayek yang dilayani 126 bus kota akan dihapuskan dan dipindahkan. Pasalnya, jalur kelima belas trayek itu lebih dari 50 persen berimpitan dengan jalur bus transjakarta jurusan Pinang Ranti-Pluit di Koridor IX dan jurusan Cililitan-Tanjung Priok di Koridor X.

Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman, Selasa (12/1/2011), mengatakan, pihaknya telah menyepakati pemindahan trayek itu dengan Dishub. Sampai saat ini tidak ada anggotanya yang keberatan dengan rencana penghapusan dan pemindahan trayek itu.

Ada lima perusahaan otobus yang akan mengalami pemindahan trayek. Kelimanya adalah PPD, Mayasari Bhakti, Steady Safe, Bianglala, dan Agung Bakti.

Tiga trayek PPD bersinggungan dengan Koridor IX dan dua trayek dengan koridor X. Enam trayek Mayasari Bhakti bersinggungan dengan koridor IX dan tujuh trayek dengan Koridor X.

Tiga trayek Steady Safe, satu trayek Bianglala, dan tiga trayek Agung Bakti bersinggungan dengan Koridor X.

Soedirman menilai pemindahan trayek itu akan mendukung operasional bus transjakarta sebagai angkutan massal dan bus kota sebagai pengumpannya.

Picu kemacetan

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman menilai, bus transjakarta memonopoli jalan umum di Jakarta. Menempelnya jalur bus transjakarta dengan jalan masuk pintu tol di Jalan Gatot Subroto, Slipi, dan Grogol memicu kemacetan di badan jalan di sisi jalur bus khusus itu.

Untuk jangka panjang, pengelola bus transjakarta seharusnya membangun jalur tersendiri, baik di atas atau di bawah jalan raya yang sudah ada.

Sutarman menyadari, bus transjakarta merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kebutuhan angkutan massal. Polisi juga mendukung dengan melakukan sterilisasi, meskipun hal itu memicu kemacetan parah di sisi jalur bus transjakarta.

Sutarman berharap agar kendaraan pengumpan bus transjakarta sampai ke permukiman sehingga angkutan massal itu lebih diminati penumpang.

Menanggapi hal itu, Gubernur Fauzi Bowo mengatakan, pembangunan jalur bus transjakarta yang terpisah dari badan jalan umum memang ideal. Namun, Pemprov DKI belum memiliki cukup dana untuk mewujudkannya.

Fauzi mengatakan, penyediaan angkutan massal memang akan mengorbankan kepentingan lain. Namun, jika tidak disterilkan, fungsi angkutan massal tidak akan terwujud dan Jakarta bakal semakin macet. (ECA/TRI)