Subsidi BBM Membengkak

Jakarta, Kompas - Akibat penundaan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi, yang sedianya diterapkan 1 April 2011, subsidi diperkirakan membengkak Rp 6 triliun akhir tahun ini. Pemerintah mewaspadai potensi kenaikan harga minyak mentah dunia yang akan memberatkan.

”Konsekuensi keuangannya akan membuat tekanan pada keuangan antara Rp 3 triliun dan Rp 6 triliun. Subsidi BBM akan bertambah sebesar itu untuk satu tahun. Kami secara umum tetap berpegang pada asumsi harga jual minyak Indonesia (ICP) pada APBN 2011, 80 dollar AS per barrel,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (24/2).

Menurut Agus, asumsi ICP dalam APBN 2011 bisa melonjak dari perhitungan awal 80 dollar AS per barrel menjadi 83 dollar AS per barrel. ”Itu terjadi jika harga minyak mentah di pasar internasional terus bertahan tinggi, yakni pada 100 dollar AS per barrel,” ujarnya.

Perkembangan harga ini menambah beban subsidi energi pada APBN 2011. Subsidi BBM pada APBN 2011 ditetapkan Rp 92,79 triliun, meningkat dari Rp 88,89 triliun pada APBN 2010.

Setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dollar AS per barrel di atas asumsi ICP akan menambah beban subsidi BBM dan listrik sebesar Rp 3,2 triliun.

Akan tetapi, pada saat yang sama, kenaikan harga minyak mentah juga akan meningkatkan penerimaan negara dari hasil penjualan minyak dan gas Rp 2,7 triliun. Dengan demikian, tetap ada selisih Rp 0,5 triliun yang menambah beban subsidi.

Agus juga mewaspadai potensi turunnya realisasi produksi minyak mentah siap jual (lifting) jauh di bawah asumsi yang ditetapkan APBN 2011 sebesar 970.000 barrel per hari. Pada tahun 2011 ini, lifting minyak diperkirakan sulit mencapai 950.000 barrel per hari.

Hal itu disebabkan, pertama, adanya interpretasi undang-undang pelayaran yang menganggap alat produksi minyak lepas pantai atau drilling rig sebagai kapal. Akibatnya, alat produksi ini terkena asas cabotage di mana kapal yang boleh berlayar di Indonesia harus berbendera RI.

Masalahnya, drilling rig hanya dapat diperoleh dari hasil sewa yang dimiliki perusahaan-perusahaan asing. Tidak ada perusahaan Indonesia yang sanggup menjadi penyedia jasa sewa drilling rig. ”Faktor kedua, produksi sumur minyak di Cepu belum maksimal,” ujar Agus.

Secara terpisah, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti memperkirakan, harga minyak tidak akan terlalu tinggi. Pasalnya, negara-negara OPEC ataupun non-OPEC akan berupaya menjaga ketersediaan minyak mentah dunia. Apalagi, Amerika Serikat masih memiliki stok yang cukup hingga tiga bulan mendatang.

Anggota Komisi VII DPR, Romahurmuziy, menyatakan, meski ditunda, rencana pengaturan BBM bersubsidi tetap harus dijalankan.

Bila dilaksanakan serentak di Jawa-Bali, Pertamina dan pemerintah harus menguji coba modus pengendalian, semisal pemakaian kartu pintar dan penempelan barcode.

(OIN/IDR/EVY)