Nelayan Kekurangan Pasokan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekurangan pasokan bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan di berbagai daerah di Indonesia diperkirakan mencapai satu juta kilo liter. Kondisi ini mempersulit kegiatan operasi perikanan sehingga berpotensi menurunkan produksi perikanan. Karena itu, pemerintah diharapkan segera menambah kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.

Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, usai menghadiri dialog nasional bertema BBM Perikanan, BBM untuk Nelayan , Jumat (11/3/2011), di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Fadel menjelaskan, kebutuhan BBM (solar dan premium) bersubsidi tahun 2011 diperkirakan 2,516 juta KL. Dengan rincian keb utuhan BBM untuk perikanan tangkap 1,955 juta KL dan perikanan budidaya untuk budidaya udang semi intensif 561.000 KL. Akan tetapi, pasokan BBM berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah hanya sekitar 1,5 juta KL.  

"Kekurangan 10-20 persen saja sudah distorsi, apalagi kalau begitu besar. Dampaknya, orang bekerja sulit, tidak bisa ke laut. Di lain pihak, saya menggenjot target produksi perikanan besar-besaran. Sampai sekarang belum ada keputusan, solusinya, saya berpikir sementara pakai gas dulu, tetapi kan sulit. Jadi sementara perlu penambahan kuota BBM," kata dia.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad menambahkan, usulan penambahan kuota BBM memerlukan data yang akurat. Dengan adanya asosiasi pelaku usaha perikanan dan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, maka akan diperoleh data akurat sehingga SPDN akan terpenuhi kuotanya.  

"Kalau hitungan yang ada sekarang, kebutuhan BBM nelayan 2,5 juta KL, sedangkan yang terealisasi sekitar 1,5 juta KL. Ini berarti ada gap sekitar 1 juta KL. Gap inilah, melalui asosiasi, kami akan mendapat data akurat berapa kebutuhannya dan di mana kebutuhannya untuk disampaikan kepada DPR," kata dia.

Selain menghadapi persoal an pengurangan kuota BBM bersubsidi,nelayan juga kesulitan mendapat BBM karena distribusi yang tidak merata. Saat ini ada sekitar 25 unit SPDN yang mati suri lantaran beberapa hal antara lain, modal pengelola tidak ada, kebutuhan BBM nelayan berkurang karena cuaca ekstrem, dan kurangnya komunikasi dengan PT Pertamina.

Untuk memudahkan distribusi BBM ke nelayan, pemerinta h mendorong pembangunan solar packed dealer nelayan (SPDN) di titik-titik yang diperlukan nelayan. Sebab, jika pasokan BBM terhambat, hal itu akan menyebabkan nelayan harus membeli BBM dengan harga mahal. Padahal biaya pembelian BBM mencapai sekita r 60 persen dari biaya operasional penangkapan ikan.  

"Satu SPDN butuh 42 KL per hari, tinggal dikalikan berapa hari. Sekarang ada 228 SPDN . Sampai tahun 2014, berdasarkan road map yang kami susun, diperlukan sekitar 400 SPDN," kata dia menambahkan.  

"Karena itu, ke depan kami akan membangun SPDN dengan pola berbeda. Kalau dulu kita hibahkan bantuan dana ke koperasi, kemudian koperasi yang membangun. Sekarang kebijakan keuangan negara kita tidak lagi memungkinkan seperti itu sehingga kami berencana membangun 100 SPDN per tahun lewat mekanisme lelang secara terbuka," kata dia.

Jadi, pemerintah akan membangun 100 SPDN per tahun, lalu pengusaha akan ikut tender sampai terbangun dan keluar izinnya. Pemerintah lalu akan menyerahkan ke masyarakat melalui bupati-bupati lalu dikelola harian, diharapkan diserahkan ke koperasi-koperasi agar masyarakat yang menikmati. "Kami tentu akan mendorong swasta juga, kalau ada swasta berminat maka pemerintah akan prioritaskan," ujarnya .  

Untuk memberdayakan nelayan itu rumusnya sederhana, kurangi beban kehidupan dan produksi, BBM sekitar 40 persen kontribusinya terhadap biaya produksi. Sehingga kalau BBM diterima sesuai harga subsidi pasti akan berpengaruh terhadap penghidupannya. Orang miskin di pesisir sekitar 7,5 juta jiwa, Sasarannya yang sangat miskin sekitar 3 juta orang.

"Kebutuhan biaya investasi SPDN per unit sekitar Rp 800 juta, termasuk Delivery Order (DO) 42 KL per hari. Alokasi dana pembangunan SPDN masuk dalam dana alokasi khusus. Rencananya, ada 14 titik yang akan dibangun SPDN tahun 2011 dengan total dana Rp 400 juta sampai Rp 500 juta per titik. Kalau swasta tertarik, kami prioritaskan," kata dia.