Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI Akan Mengatur Gaji Para Bankir

Kompas.com - 17/03/2011, 09:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia (BI) kembali melontarkan keinginan mengatur remunerasi eksekutif perbankan. Bank sentral menilai, tingginya remunerasi bankir menjadi salah satu unsur efisiensi perbankan. Inefisiensi ini membuat bunga kredit tinggi sehingga industri nasional sulit bersaing dengan industri di negara lain.

Inefisiensi perbankan di Indonesia terlihat dari tingginya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). BI mencatat, rasio BOPO perbankan Indonesia 88,6 persen. Bandingkan dengan BOPO bank di Malaysia yang hanya 40 persen dan Filipina 74 persen.

"Salah satu penyebab tingginya BOPO adalah biaya gaji yang tinggi," kata Direktur Direktorat Penelitian dan Perbankan BI Wimboh Santoso.Itu sebabnya, BI akan mengatur remunerasi melalui penerapan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) akhir Maret 2011 ini.

Jadi, setelah bank melaporkan struktur biaya, BI membandingkan biaya satu bank dengan bank lain (benchmark), termasuk komponen gaji dan bonus direksi. "Yang komponen biayanya kurang masuk akal kami panggil, kami ingatkan benchmarknya harus sekian,” tegas Gubernur BI Darmin Nasution, kemarin. Dia menegaskan, BI berhak memerintahkan bank memangkas biaya hingga batas wajar.

Ini bukan kali pertama Darmin mempersoalkan gaji bankir. Pada acara Banker’s Dinners Januari 2011, ia meminta bank meninjau ulang sistem remunerasi para petingginya. Kata Darmin, pembenahan remunerasi ini sesuai kesepakatan G-20 tahun lalu. Negara anggota G-20 sepakat membenahi bonus para bankir untuk mencegah terulangnya krisis.

Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan, gaji pegawai merupakan komponen terbesar biaya operasional, porsinya sekitar 35 persen. Tapi, menurutnya, gaji bankir di Indonesia masih wajar. "Tak perlu di benchmark, standar gaji direksi tidak bisa dipukul rata," katanya.

Sebaliknya, A Prasentyatoko, ekonom Unika Atmajaya Jakarta, menilai, biang keladi tingginya biaya operasional bank, ya, remunerasi direksi. "Karena sumber pemborosannya di situ, biaya itulah yang harus dipangkas," katanya.

BI bisa mengatur gaji dengan menyusun standar remunerasi. Misalnya, BI fokus pada efisiensi, maka bank yang belum efisien tak boleh jorjoran menetapkan gaji. "BI juga bisa mengaitkan gaji dengan kemampuan bank menekan NIM atau kredit ke usaha produktif," kata Prasetyantoko. Intinya, dalam menetapkan gaji, bank jangan cuma berpatokan pada pertumbuhan laba, tapi juga ke kinerja riil.

Presiden Direktur BCA DE Setijoso enggan berkomentar. Menurutnya, gaji bankir BCA masih lebih rendah ketimbang gaji di bank asing. "Yang pasti gaji saya kalah sama Dirut Citibank," katanya.

Dirut BNI Gatot M Suwondo mengatakan, "BI bagian dari industri perbankan, kalau bank tidak efisien berarti BI juga tidak efisien. Jadi, yang boros itu bank swasta, bank BUMN, bank asing atau BI?" (Wahyu Satriani, Bernadette Christina, Nurul Kolbi/Kontan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

    Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

    Whats New
    Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

    Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

    Work Smart
    Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

    Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

    Whats New
    Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

    Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

    Whats New
    Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

    Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

    Whats New
    Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

    Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

    Whats New
    Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

    Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

    Whats New
    Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

    Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

    Whats New
    Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

    Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

    Whats New
    Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

    Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

    Whats New
    Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

    Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

    Whats New
    MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

    MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

    Whats New
    Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

    Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

    Whats New
    Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

    Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

    Whats New
    Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

    Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com