Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kaji Penghapusan PPN Pertamax

Kompas.com - 25/03/2011, 11:32 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brojonegoro menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menghitung berapa potensial lost yang akan dialami negara jika penghapusan PPN pertamax dilaksanakan. "Saya sudah minta di kantor untuk mengecek permasalahan itu , pajak pertamax itu kan jika dibebaskan PPN-nya kan berarti ada potensial lost bagi penerimaan negara. Itu yang akan kita hitung dulu, saya lagi lihat dulu dasar hukumnya dan untung ruginya bagi APBN," ujarnya.

Dalam kajian itu Bambang menjelaskan, pihaknya membandingkan opsi mana yang lebih menguntungkan antara menghapuskan pajak tersebut dan tetap mempertahankan kebijakan tersebut. "Kalau pertamax turun kan berarti pemakainya akan meningkat. Saya akan hitung dulu potensial lost-nya di luar masalah legalnya dan kami akan membandingkan. Jika kami tidak menghapuskan pajaknya, kan berarti banyak yang akan migrasi ke premium, berarti volume premium akan meningkat. Nah, itu akan kami hitung berapa peningkatannya," tambahnya.

Jika kebijakan tersebut akan tetap dilakukan, Bambang menyampaikan harus ada patokan harga psikologis untuk pertamax. “Angka psikologis orang mau beralih ke pertamax gitu," ucapnya.

Bambang menegaskan, dirinya tidak mau mengambil keputusan ini dengan terburu-buru. Apalagi jika keputusan ini akan berdampak pada APBN. "Kita tidak mau keputusan ini terkesan responsif. Harus diperhitungkan. Pokoknya kami akan hitung dulu," pungkasnya. (Bambang Rakhmanto/Kontan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hibah Alat Belajar SLB Ditagih Bea Masuk Ratusan Juta Rupiah, Bea Cuka Sebut Ada Miskomunikasi

Hibah Alat Belajar SLB Ditagih Bea Masuk Ratusan Juta Rupiah, Bea Cuka Sebut Ada Miskomunikasi

Whats New
Wall Street Menghijau, Saham Tesla Melesat 15 Persen

Wall Street Menghijau, Saham Tesla Melesat 15 Persen

Whats New
Hari Buruh 2024, KSPI: Cabut Omnibus Law Cipta Kerja, Hapus 'OutSourcing'

Hari Buruh 2024, KSPI: Cabut Omnibus Law Cipta Kerja, Hapus "OutSourcing"

Whats New
[POPULER MONEY] Perbedaan Kondisi Ekonomi Saat Ini dengan Krisis 1998 | Cara Menjawab 'Apakah Ada Pertanyaan?' Saat Wawancara Kerja

[POPULER MONEY] Perbedaan Kondisi Ekonomi Saat Ini dengan Krisis 1998 | Cara Menjawab "Apakah Ada Pertanyaan?" Saat Wawancara Kerja

Whats New
Petugas KCIC Kembalikan Barang Penumpang Whoosh yang Tertinggal, Berisi Uang Rp 50 Juta

Petugas KCIC Kembalikan Barang Penumpang Whoosh yang Tertinggal, Berisi Uang Rp 50 Juta

Whats New
AdaKami Buka Kemungkinan Kerja Sama dengan Perbankan jadi 'Lender Institusional'

AdaKami Buka Kemungkinan Kerja Sama dengan Perbankan jadi "Lender Institusional"

Whats New
Investasi Apple di Indonesia Capai Rp 1,6 Triliun, Bahlil: Belum Ada Komunikasi ke Kami

Investasi Apple di Indonesia Capai Rp 1,6 Triliun, Bahlil: Belum Ada Komunikasi ke Kami

Whats New
Cara Isi Saldo GoPay lewat Aplikasi DANA

Cara Isi Saldo GoPay lewat Aplikasi DANA

Spend Smart
Cara Cek Nomor Rekening BSI dengan Mudah

Cara Cek Nomor Rekening BSI dengan Mudah

Spend Smart
Harga Paket Vision+ dan Cara Berlangganan

Harga Paket Vision+ dan Cara Berlangganan

Spend Smart
Dorong Investasi di Industri Antara, Kemenperin: Kami Persiapankan 'Tax Holiday'

Dorong Investasi di Industri Antara, Kemenperin: Kami Persiapankan "Tax Holiday"

Whats New
Astra Life Catat Premi Bruto Rp 6,1 Triliun Sepanjang 2023

Astra Life Catat Premi Bruto Rp 6,1 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
Rugi Bersih GOTO Susut 78 Persen, Jadi Rp 862 Miliar pada Kuartal I-2024

Rugi Bersih GOTO Susut 78 Persen, Jadi Rp 862 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Whats New
Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com