Pemerintah Akan Bertemu China

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia akan bertemu Pemerintah China untuk membahas kembali perjanjian perdagangan bebas kedua negara. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, pembahasan tersebut tidak akan melibatkan ASEAN.

Hidayat mengatakan, pertemuan bilateral itu merupakah langkah yang mungkin diambil pemerintah. "Itu dimungkinkan karena protokoler yang bisa dilakukan," katanya, Senin (18/4/2011).

Kementerian Perindustrian akan menawarkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). "Akan dilakukan penindakan hukum apabila ada peredaran barang-barang di bawah SNI yang sekarang ini marak beredar," kata mantan Ketua Kadin Indonesia ini.

Menurut Hidayat, jika pemerintah bisa mengontrol peredaran barang-barang sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diberlakukan Indonesia, bisa meningkatkan daya saing. "Kami juga sepakat meninjau kembali biaya bunga bank, khususnya untuk UKM, sekarang kan masih tinggi. Jadi kompetisi di situ juga harus berlangsung dengan baik," paparnya.

Kementerian Perindustrian juga akan menentukan safe guard dan proses antidumping yang dilakukan di pelabuhan-pelabuhan khusus. "Khususnya di pelabuhan-pelabuhan tikus," tukasnya.

Hidayat mensinyalir banyak impor ilegal yang terjadi di pelabuhan besar dan kecil. Maklum, dia mengatakan ada 130 pelabuhan yang terbuka seluruh Indonesia sehingga menyulitkan pengawasan.

Kementerian Perindustrian juga akan mendorong industri memproduksi barang-barang bahan baku untuk mengurangi ketergantungan impor. Menurut Hidayat, pemerintah akan membuat suatu proposal pembuatan pabrik bahan baku yang akan difasilitasi pajak secara signifikan. (Irma Yani/Kontan)