Renegosiasi ACFTA Tidak Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi A Prasetyantoko menilai renegosiasi ACFTA tidak diperlukan karena justru akan membuat kontra produktif. "Jika China dianggap momok atau hantu, ternyata yang lain juga lebih menakutkan," jelas Prasetyantoko, di Jakarta, Selasa (26/4/2011).

Ia menjelaskan, perkembangan impor yang lajunya sangat signifikan sepanjang tahun 2009-2010, justru bukan dari China, melainkan Jepang (72 persen), Thailand (62 persen), dan Taiwan (47 persen).

Ia menyebutkan, ekspor dengan China justru bersifat komplementer, maksudnya apa yang diproduksi China tidak diproduksi di Indonesia. "Apa yang kita ekspor dibutuhkan oleh China," jelas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Atma Jaya ini. 

Namun, lanjutnya, untuk ini pemerintah harus mengidentifikasi apa yang sebenarnya dibutuhkan di China. Dengan demikian, jika ada pertumbuhan industri di China,  Indonesia pun akan turut tumbuh.

Maka, ia menyarankan jangan lagi industri lokal mengeluh mengingat masalah ada di pihak Indonesia. Bahkan, jika Indonesia mundur atau renegosiasi, kapasitas investasi yang tersedia bisa hilang. "Justru kita bisa memanfaatkan ACFTA dan kita bisa eksis di forum yang lebih luas," sebutnya.

Hal serupa juga dikemukakan pengamat ekonomi lainnya, Faisal Basri, di Jakarta, Sabtu (23/4/2011) lalu. Ia menyebutkan direvisi atau tidaknya perjanjian kerja sama ACFTA dinilai pengamat ekonomi Faisal Basri tidak akan mengubah kondisi industri menjadi lebih baik.

Menurut dia, bea masuk yang rendah dan penguatan rupiah menjadi persoalan dalam perdagangan dengan China. "Direvisi, tidak direvisi, industri kita mati," ungkapnya, yang menjelaskan industri dalam negerilah yang harus berbenah dan pemerintah harus membantunya.