Presiden Serukan Hemat Listrik dan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan penghematan listrik dan bahan bakar minyak. Hal ini berkaitan dengan harga minyak mentah yang meningkat. Jika penggunaan listrik dan BBM bersubsidi semakin banyak,  negara harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menutup subsidi. 

"Kalau makin besar, ini mengganggu ekonomi makro, ekonomi riil, dan mengganggu anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," kata Presiden ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2011 di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (28/4/2011). 

Presiden meminta pemerintah pusat dan kepala daerah untuk memimpin gerakan penghematan tersebut. Jika perlu, Presiden mendorong pemerintah daerah mengeluarkan aturan atau instrumen hukum terkait gerakan penghematan tersebut. Presiden sempat memuji gerakan hemat energi listrik dan BBM yang dikatakannya sukses pada tahun 2005, 2008, dan 2009. 

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat, ketika memaparkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Dewan Energi Nasional, mengatakan, dalam jangka panjang, tidak ada pilihan bagi Indonesia selain menghapus penerapan subsidi bahan bakar minyak. Penerapan subsidi langsung pada harga bahan bakar minyak, seperti yang selama ini dilakukan, bukan kebijakan yang sehat. 

Rancangan perpres itu saat ini tengah dibahas Dewan Energi Nasional (DEN). Masih diperlukan beberapa pertemuan lagi untuk mematangkan perpres itu sebelum ditandatangani Presiden. 

Rabu kemarin, para anggota DEN menghadap Wapres Boediono untuk melaporkan perkembangan terakhir pembahasan perpres yang tidak ubahnya cetak biru pembangunan sektor energi nasional itu. Para anggota DEN datang bersama Ketua Harian DEN Darwin Zahedy Saleh. Dalam struktur DEN, Presiden dan Wapres masing-masing duduk sebagai ketua dan wakil ketua. 

"Jadi, perpres itu menuntun bagaimana menciptakan bauran energi yang tidak memerlukan subsidi. Dalam jangka panjang, subsidi langsung pada harga seperti selama ini memang tidak sehat," ujar Yopie di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu. 

Secara umum, menurut Yopie, semangat yang juga terkandung dalam Rancangan Perpres tentang Kebijakan Energi Nasional adalah bagaimana Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap energi dari bahan bakar fosil pada 2050. Untuk itu, ada sejumlah opsi yang akan dipakai Indonesia guna mewujudkan rencana itu. "Kita akan memanfaatkan energi baru terbarukan. Kita akan memanfaatkan energi geotermal dan air," ujarnya.