Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenpera Tantang Sumsel Bangun Rumah Murah

Kompas.com - 04/05/2011, 14:33 WIB

PALEMBANG, KOMPAS.com  - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2011 ini mendapat "tantangan" dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat memanfaatkan peluang yang tersedia dengan membangun rumah murah untuk rakyat miskin.

"Pemerintah pusat tahun anggaran 2011 ini menyediakan program nasional pembangunan 100 ribu unit rumah murah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah," kata Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat RI, DR Iskandar Saleh, di Palembang, Rabu.

Dikemukakannya, program nasional pembangunan 100 ribu unit rumah murah bagi rakyat miskin tersebut disediakan anggaran dekonsentrasi total mencapai Rp50 miliar.

Dijelaskannya, melalui program dana dekonsentrasi itu pihak pemerintah provinsi/kabupaten/kota hanya menyediakan lahan yang layak. Artinya di lokasi akan dibangun rumah murah itu dapat dijangkau dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti jalan, listrik, air dan lainnya.

"Sekarang ini pihak Kementerian Perumahan Rakyat menunggu permintaan atau usulan dan pemerintah daerah berapa unit kesanggupan, maka bagi daerah mana saja termasuk Sumsel yang mengajukan, langsung ditanggapi," katanya.

Menurut dia, apabila sudah ada usulan dari daerah dan memenuhi ketentuan layak dibangun perumahan, maka akan difasilitasi melalui dana dekonsentrasi yakni dari tanah kosong menjadi siap bangun.

"Jadi setelah tanah kosong dikerjakan menjadi siap bangun seperti penyediaan sanitasi, drainase dan fasilitas pendukung lainnya, maka pihak pengembang atau BUMD sudah bisa membangun rumah murah tersebut," kata Iskandar.

Dikatakannya, dari total program pembangunan rumah murah bagi rakyat berpenghasilan rendah dan tidak memiliki penghasilan tetap tahun 2011 itu, hingga saat ini yang sudah mengajukan baru pemerintah Kabupaten Malang sebanyak 10 ribu unit.

Penyediaan rumah murah ini masing-masing 50 ribu unit untuk masyarakat berpenghasilan paling tinggi Rp1,2 juta per bulan, dan 50 ribu lagi bagi warga tidak memiliki penghasilan tetap dengan jaminan dari pemerintah setempat.

"Program rumah murah secara nasional tipe 36 ini, angsurannya hanya Rp200 ribu selama tidak lebih dari 15 tahun," katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com