Kemenpera Bangun Dua Juta Rumah Murah

PONTIANAK, KOMPAS.com  - Kementerian Perumahan Rakyat menargetkan membangun dua juta unit rumah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat dalam jangka waktu lima tahun.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat Jakius Sinyor di Pontianak, Rabu, dua juta unit rumah itu berupa rumah susun maupun rumah sederhana sehat untuk warga masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah.

"Untuk memenuhi target pembangunan rumah bagi masyarakat tersebut, pemerintah mengajak para pemangku kepentingan bidang perumahan seperti pengembang maupun pemerintah daerah setempat," katanya usai membuka sosialisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman dekonsentrasi lingkup Kementerian Perumahan Rakyat.

Salah satunya, kata Jakius, dengan mengupayakan pembangunan rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengatakan jumlah kebutuhan rumah di Indonesia berdasarkan data Bappenas mencapai 710.000 unit per tahun.

Menurut dia, kebutuhan itu akan bertambah setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk Kalbar.

Jakius Sinyor mengatakan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan adil, sasaran pembangunan perumahan dan pemukiman hingga tahun 2025 mendatang adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.  "Sebab, akan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh," katanya.

Arah kebijakan tersebut, menurut dia sejalan dengan upaya percepatan pencapaian target pembangunan bangsa-bangsa di dunia yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium. Di antaranya, kata dia, perbaikan perekonomian penduduk miskin dan pengurangan 50 persen permukiman kumuh pada tahun 2020.

"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014, telah ditargetkan penyediaan rumah layak huni sebayak 1.500.000 unit yang dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan dukungan sistem pembiayaan yang memadai," katanya.

Ia mengakui, permasalahan yang kerap muncul diantara target yang ingin dicapai oleh Dinas PU, salah satunya adalah keterbatasan penyediaan rumah dari pihak pengembang selain juga karena pemukiman kumuh yang semakin luas.

"Sebab, berbagai permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan dan juga belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses daya beli masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Ia berharap adanya dukungan dari kabupaten/kota sebagai pihak pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman. "Sehingga dapat membantu penyediaan rumah yang murah dan layak huni bagi masyarakat, disamping juga memberikan kemudahan perizinan.