Imbauan Gunakan Pertamax Tak Rasional

 JAKARTA, KOMPAS.com — Imbauan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar masyarakat tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan kebijakan yang tidak efektif. 

Hal itu dikemukakan peneliti ekonomi Habibie Center, Zamroni Salim, seusai menghadiri diskusi "Kedaulatan Ekonomi Nasional: Dulu, Kini, dan Mendatang" yang diselenggarakan The Habibie Center di Jakarta, Rabu (18/5/2011).

"(Kebijakan itu) sangat tidak efektif karena pada dasarnya konsumen itu rasional," kata Zamroni kepada Kompas.com.

Ia menilai, sekalipun pertamax lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan premium karena memiliki nilai oktan yang lebih tinggi sebesar 92 oktan, masyarakat akan tetap berpatokan pada harga. "Konsumen yang rasional dihadapkan pada pemerintah yang irasional," katanya.

Kondisi saat ini, selisih harga premium dan pertamax cukup signifikan, yakni sebesar Rp 4.650. Bahkan, selisih akan bertambah besar mengingat harga pertamax akan kembali naik Rp 200 menjadi Rp 9.250 pada minggu ini. 

Dengan kondisi yang demikian, ia berharap agar pemerintah menaikkan harga premium dengan batas atas harga Rp 8.000 per liternya. "Opsi terbaik, harga premium dinaikkan sampai Rp 7.000-8.000 maksimal," ujarnya, yang juga peneliti ekonomi LIPI ini.

Berdasarkan perhitungannya, selisih yang wajar di antara kedua jenis BBM ini adalah sebesar Rp 1.000-Rp 2.000. Hal itu dinilainya cukup untuk mencegah pengguna pertamax beralih ke BBM bersubsidi dalam hal ini premium.

Lebih jauh ia mengemukakan, sebenarnya premium bisa dihilangkan di Indonesia karena kualitasnya yang tidak bagus, dengan nilai oktan sebesar 88 oktan. "Gejolak masyarakat itu pasti ada, makanya 60-70 persen subsidi BBM harus dialihkan (seperti) ke subsidi pertanian dan kesehatan," tuturnya menanggapi kemungkinan dari opsi kenaikan harga premium.