Industri Penerbangan Perlu Perhatian Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Industri penerbangan nasional dapat lebih maju di masa mendatang jika pemerintah mau serius memerhatikan dan mengembangkannya.

"Tanpa kepemimpinan dan keberpihakan pemerintah tidak akan pernah ada kebangkitan industri kedirgantaraan nasional. (Sementara itu) yang terjadi adalah kita menyerahkan potensi pasar Indonesia yang luar biasa besar untuk kebangkitan industri negara lain," ungkap Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Heru Dewanto dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Selain itu, lanjut dia, sejumlah kelemahan harus dibenahi. Pertama, dalam hal pendanaan. Pemerintah perlu untuk membangun model pendanaan di bidang aviasi. "Kedua, jaminan keselamatan penerbangan adalah faktor yang sangat penting. Dalam hal ini, peran pemerintah perlu melakukan sertifikasi pesawat dan mengembangkan infrastruktur transportasi udara," lanjutnya.

Ia menuturkan, hal terakhir yang perlu dibenahi adalah semakin berkurangnya sumber daya manusia. Awalnya, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) memiliki 16.000 karyawan. Saat ini, jumlah karyawan hanya 3.500 orang dan hanya 888 karyawan sebagai teknisi penerbangan.

Ia juga menyebutkan, perlunya pengembangan standardisasi dan komponen penerbangan dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan ahli teknologi. Hal ini perlu diupayakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2009.

Saat ini, tambahnya,  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan PT DI sedang merancang pesawat N 250 R. Pesawat dengan kapasitas 50 penumpang ini diyakini memiliki keunggulan pada performa lepas landas dan mendarat yang kompetitif. "Serta kenyamanan penumpang pada tempat duduk lapang dan kebisingan rendah," tambahnya.

Bahkan pesawat tersebut telah disertifikasi di Indonesia agar segera dipasarkan di pasar dalam negeri, kemudian akan disertifikasi FAA (Federal Aviation Administration) dan JAA (Joint Aviation Authorities).

"BPPT juga tengah memproduksi pesawat lainnya berjenis N  219 . Pesawat ini dirancang untuk memenuhi kondisi geografis Indonesia, seperti kepulauan, pegunungan, dan perbukitan," tambahnya. Tidak hanya itu, pesawat ini pun disesuaikan untuk menghadapi keterbatasan infratruktur di daerah terpencil pada landasan pendek dan minim fasilitas.