Jalan Baru Serpong, Jalan Baru Milik Siapa?

oleh Paulus Pandiangan

Fakta kemajuan pembangunan daerah Serpong yang ditulis dalam kolom di Kompas.com oleh Robert Adhi Ksp sepatutnya memang menjadi perhatian semua stakeholder Tangerang, bahkan lebih jauh lagi wilayah Banten pada umumnya.

Sebab, jangan sampai dampak positif yang telah dimunculkan oleh derap kemajuan pembangunan daerah Serpong menjadi mubazir semata-mata hanya karena kelalaian perencanaan tata ruang dan wilayah. Ironisnya lagi, kegagalan tersebut terjadi disebabkan ketidakpedulian para stakeholder yang semestinya bertanggung jawab untuk itu.

Tidak seperti wilayah lainnya di Jabodetabek, progres pembangunan di Tangerang dan wilayah sekitarnya memang memperlihatkan pertumbuhan yang sangat signifikan belakangan ini. Dalam hal ini, andil dan visi dari masing-masing pengembang tentu saja tidak bisa diabaikan.

Lewat beragam konsep dan strategi, para pengembang berupaya keras memberikan kontribusi sekaligus mewujudkan mimpi kawasan hunian dan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan standar gaya hidup modern.

Namun, pada saat yang sama, adalah sebuah tindakan yang sangat terpuji sekaligus bijak bilamana pemerintah daerah mampu bergerak cepat dan segera tanggap untuk memberikan pengawasan dan arahan yang bermuara kepada kemaslahatan umum.

Misalnya, melalui pembuatan dan penerapan berbagai peraturan dan petunjuk teknis yang berimbang dan sekaligus mampu mengakomodir kepentingan pihak swasta dan masyarakat umum. Atau, bilamana dinilai telah kedaluarsa, revisi segera atas berbagai peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku, tentu saja merupakan awal yang baik bagi terwujudnya harmoni kepentingan antara pihak swasta dengan publik.

Satu hal yang kerap ditemukan di lapangan adalah minimnya sinkronisasi peraturan maupun petunjuk teknis dari departemen-departemen terkait yang berujung pada terbukanya kesempatan yang lebar untuk penyimpangan.

Pada saat yang sama, dasar pemikiran dan interpretasi terhadap peraturan dan petunjuk tenis yang berlaku seringkali sudah tidak memadai lagi dengan kenyataan di lapangan. Hal ini juga dapat menjadi potensi munculnya interpretasi-interpretasi sepihak yang menyimpang jauh dari harmonisasi kepentingan swasta maupun publik. Akibatnya -kerap terjadi- posisi menjadi tidak seimbang: kepentingan publik mengalah kepada kekuatan modal.

Imbauan jalan baru di Serpong sejatinya merupakan cerminan upaya agar dua kepentingan tersebut dapat berjalan paralel sekaligus menguntungkan kedua belah pihak.