40 Juta Orang Belum Berakses ke Perbankan

Jakarta, Kompas - Saat ini masih ada sekitar 40 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan dan perbankan. Kondisi ini akan diperbaiki melalui inklusi finansial, dalam bentuk perbaikan akses dan pendidikan bagi masyarakat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad dan Deputi Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Richard Boucher memaparkan hal itu dalam jumpa pers sesuai pembukaan seminar di Gedung BI, Jakarta, Senin (27/6). ”Dengan inklusi finansial, tidak ada lagi yang tidak memiliki akses ke sektor keuangan,” kata Muliaman.

Inklusi finansial merupakan kondisi masyarakat yang seluruhnya dapat menjangkau sektor keuangan.

BI bekerja sama dengan OECD untuk mencapai inklusi finansial tersebut. Menurut Boucher, OECD memberikan saran dan berdiskusi tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan Indonesia. ”Populasi Indonesia sangat besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri,” kata Boucher.

Untuk mencapai kondisi tersebut, kata Muliaman, harus ada program dan strategi bersama pemerintah.

Salah satu program yang diluncurkan tahun lalu adalah TabunganKu, yakni tabungan yang tidak mengenakan biaya administrasi. Per Maret 2011, jumlah nasabah TabunganKu mencapai 1,4 juta orang dengan total simpanan Rp 1,5 triliun.

Satu hal lain yang juga menjadi bagian inklusi finansial adalah perlindungan nasabah. ”Jangan anggap perlindungan nasabah ini sebagai beban, tapi sebagai investasi. Kalau bank baik di mata konsumen, maka konsumen akan loyal,” kata Muliaman.

Di Indonesia, industri perbankan menguasai 80 persen aset sektor keuangan. Per Januari 2011, ada 121 bank umum dan 1.700 bank perkreditan rakyat di Indonesia. Jumlah lembaga keuangan mikro jauh lebih banyak, yakni mencapai 80.000 unit.

Nomor identitas finansial

Analis Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Pungky Purnomo Wibowo dalam kesempatan terpisah memaparkan, masyarakat produktif kelas bawah atau productive poor terkendala kemampuan menjangkau kredit perbankan, di antaranya data lengkap nasabah dan jaminan.

Untuk memperkecil kendala tersebut, tahun ini BI akan menerbitkan 20.000 nomor identitas finansial atau financial identity number (FIN) di 10 kabupaten. Data nasabah yang tercakup dalam FIN juga mencakup kemampuan aset.

”Dengan FIN, data masyarakat lengkap sehingga memudahkan bank untuk mengucurkan kredit,” kata Pungky.

Ditargetkan, pada tahun 2014 sudah ada 2,4 juta FIN di seluruh Indonesia. FIN ini akan bersinergi dengan single identity number atau nomor identitas penduduk yang dikerjakan Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Evi Firmansyah yang ditemui seusai seminar mengemukakan, masyarakat Indonesia memang harus dibuat melek finansial lebih dulu. Biaya untuk mewujudkan kondisi itu memang cukup besar, apalagi jika nantinya harus menjangkau seluruh pelosok wilayah.

”Tapi, biaya akan ditanggung bersama-sama, jadi akan lebih ringan,” kata Evi.

Survei BI di Jakarta dan Sumatera Barat yang dipaparkan di seminar menunjukkan, alasan masyarakat tidak mengakses perbankan antara lain tidak membutuhkan bank, tidak percaya bank, tidak dapat menjangkau bank, dan tidak tahu caranya.

Dari 70 orang yang disurvei di Jakarta dan 75 orang di Sumatera Barat, lebih dari setengahnya ingin menjadi nasabah bank di kemudian hari. (IDR)