PLTA Urumuka Diharapkan Mendorong Kemandirian Fiskal

Jayapura, Kompas - Provinsi Papua akan membangun pembangkit listrik tenaga air di Sungai Urumuka, Kabupaten Mimika. Selain menambah pasokan listrik bagi warga, pembangunan PLTA berbiaya Rp 10 triliun itu diarahkan untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

Gubernur Papua Barnabas Suebu menjelaskan, dengan memanfaatkan air Sungai Urumuka yang berhulu di Danau Paniai, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) tersebut dirancang mampu menghasilkan daya hingga 400 megawatt dan diharapkan terus berkembang hingga mencapai 2.000 megawatt.

Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, PT Freeport Indonesia yang beroperasi di wilayah Mimika nantinya akan menyerap sebagian energi tersebut. ”Penghasilan kotor yang akan diterima mencapai Rp 2,5 triliun per tahun,” katanya.

Dengan pendapatan itu, diharapkan dalam kurun waktu lima hingga tujuh tahun mendatang pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 10 triliun. Menurut Barnabas Suebu, upaya itu penting karena saat ini 95 persen APBD Provinsi Papua ditopang oleh transfer dana dari pemerintah pusat.

Hal itu dikemukakan Barnabas Suebu seusai menandatangani kesepakatan bersama antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua terkait pembelian energi listrik tersebut. Hadir dalam acara itu antara lain Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Armando Mahler, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Constant Karma, serta Presiden Direktur Papua Power Indonesia G Firman Djauharsjah Noor.

Sebelumnya, dalam Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun Anggaran 2010 disebutkan, meski memiliki kecenderungan meningkat, total PAD Provinsi Papua selama lima tahun hanya mencapai Rp 1,9 triliun rupiah. Jumlah itu sangat kecil jika dibandingkan dengan total anggaran yang mencapai Rp 32,7 triliun lebih.

Oleh karena itu, menurut Barnabas Suebu, penting bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk mengembangkan potensi lokal. Apalagi pada tahun 2021 dana otonomi khusus yang besarnya mencapai Rp 2,7 triliun per tahun tidak akan diterima lagi. Jika tidak dipersiapkan dari sekarang, dikhawatirkan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten akan menghadapi bencana fiskal hingga sebesar 50 persen.

PLTA yang diharapkan akan selesai dibangun empat tahun mendatang itu adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi persoalan itu. PLTA tersebut akan dibangun bersama oleh gabungan perusahaan, yaitu PT Listrik Papua dan PT Gema Diva Dharma dari Dharmawangsa Grup.

PT Gema Diva Dharma pernah terlibat dalam pembangunan PLTA Asahan I di Sumatera Utara.

PT Listrik Papua, tutur G Firman Djauharsjah Noor, akan memegang saham sebesar 51 persen dan PT Gema Diva Dharma akan memegang saham 49 persen. Dari total anggaran pembangunan sebesar Rp 10 triliun itu, 30 persen di antaranya akan didanai oleh kedua perusahaan tersebut. Sisanya diharapkan akan dibiayai oleh pinjaman dari bank.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Armando Mahler menyambut baik upaya tersebut. Menurut dia, penyerapan listrik dari PLTA tersebut akan berandil pada kinerja perusahaan tambang itu, terutama terkait penggunaan energi ramah lingkungan. (JOS)