Pengembang Diminta Berikan Secuil Lahannya untuk Posyandu

TANGERANG, KOMPAS.com - Harga tanah di Kota Tangerang, Banten, yang relatif mahal mengakibatkan program pembangunan 100 gedung pos pelayanan terpadu (posyandu) tertunda. Untuk itu, diperlukan solusi agar dilaksanakan pada lokasi fasilitas umum dan sosial pengembang.

"Kami harus mencari solusi terbaik untuk menerapkan program membangun 100 posyandu di daerah ini, karena harga tanah relatif mahal," kata Wali Kota Tangerang, H. Wahidin Halim, Senin (25/7/2011).

Dia mengatakan, akibat mahalnya harga tanah itu diharapkan pimpinan pengembang perumahan menyerahkan lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) kepada Pemkot Tangerang agar dapat dijadikan posyandu. Selama ini, program pembangunan Posyandu di wilayah tersebut memanfaatkan lahan fasos dan fasum, namun karena jumlahnya terbatas maka dicarikan jalan keluar terbaik, yakni membeli tanah dengan harga murah.

Sementara itu, warga Kota Tangerang bersedia melepaskan tanah mereka dengan harga diatas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) setempat. Untuk wilayah Kecamatan Ciledug nilai jual tanah setempat mencapai Rp 1,2 juta hingga Rp 2,5 juta per meter persegi, sedangkan di wilayah Karawaci dan Cibodas sebesar Rp 450.000 hingga Rp 1,1 juta.

Kendati begitu, pihaknya optimistis program membangun 100 posyandu dapat terlaksana karena sebelumnya sudah berjalan dengan mendirikan sebanyak 97 tempat. Bahkan, peresmian program Posyandu yang dominan pada lahan pengembang tersebut langsung dipimpin ibu negara Ani Yudhoyono.