Pemerintah Kaji Pengurangan Subisidi BBM Internal

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah sedang mengkaji pengurangan anggaran bahan bakar minyak bersubsidi untuk internal pemerintahan sebagai bentuk penghematan. "Sebetulnya yang ada itu untuk urusan dalam (pemerintahan), artinya bukan di umum," kata Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Evita H Legowo, usai diskusi panel "Roadmap Bahan Bakar untuk Mobilitas dan Transportasi Berkelanjutan di Indonesia" di Jakarta, Rabu (27/7/2011).

Ini, menurut Evita, merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi anggaran untuk pembelian bahan bakar bersubsidi yang makin meningkat nilainya. "Kita bergantung masing-masing di organisasinya seperti apa," ujarnya.

Sejauh ini, ia mengatakan, pemerintah belum menyiapkan aturan apa-apa untuk mengurangi anggaran subsidi BBM untuk umum. "Urusan bahan bakar itu intern pemerintah. Untuk umum belum ada peraturan apa-apa," ujar Evita.

Ia menegaskan, upaya pemerintah agar masyarakat mau menggunakan BBM tidak bersubsidi sejauh ini hanya imbauan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah ingin mengurangi subsidi bahan bakar minyak dengan mengurangi volume bahan bakar bersubsidi. Presiden juga akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) hemat energi.

Sejauh ini, menurut Presiden, pengurangan subsidi BBM dengan cara mengurangi volume bahan bakar yang disubsidi dulu. Selain itu, kenaikan harga minyak mentah dunia membuat realisasi rata-rata pembelian minyak mentah mencapai 110 dollar AS per barrel pada Juni 2011.

Tentu angka tersebut jauh di atas asumsi makro dalam APBN 2011 yang dipatok pada angka 80 dollar AS per barrel. Bahkan, jika dihitung, lonjakan volume bahan bakar minyak bersubsidi terburuk tahun 2011 adalah 40,49 juta kiloliter, naik 1,8 juta kiloliter dari pagu awal 38,6 juta kiloliter.

Pemerintah memproyeksikan lonjakan konsumsi subsidi BBM tahun ini menembus angka Rp 117 triliun atau naik sekitar Rp 22 triliun dari pagu awal. Tambahan subsidi oleh pemerintah menunjukkan adanya aspek politis.

Sampai kini, pemerintah masih dilematis, apakah menaikkan harga BBM bersubsidi atau menerapkan pengaturan bahan bakar untuk memotong biaya subsidi. Pemerintah berdalih, menaikkan harga akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.