Demokrasi Tanpa Penegakan Hukum

Jakarta, Kompas - Indonesia telah mencapai prestasi bagus dalam melaksanakan prosedur demokrasi lewat pemilu langsung untuk memilih pejabat eksekutif dan legislatif. Masyarakat dan pers juga memperoleh kebebasan. Namun, prestasi itu tidak disertai dengan penegakan hukum, terutama bagi elite yang korup.

Hal itu mengemuka dalam diskusi ”Pengadilan Hosni Mubarak: Pelajaran untuk Indonesia” di Rumah Perubahan 2.0 di Jakarta, Selasa (9/8). Pembicara dalam diskusi ini pengamat politik Indonesia dari Northwestern University, Amerika Serikat, Jeffrey Winters, dosen di Universitas Paramadina Jakarta Herdi Sahrasad, dan pengamat sosial-keagamaan Zuhairi Misrawi.

Di Indonesia, menurut Jeffrey, substansi demokrasi, terutama untuk menyejahterakan rakyat, belum tercapai. Masalah yang lebih serius lagi, penegakan hukum tidak berjalan. Demokrasi menguat, tetapi hukum melemah.

”Indonesia menjadi sampel sebagai negara demokratis tanpa hukum. Sebaliknya, ada juga negara dengan hukum, tetapi tanpa demokrasi, seperti Singapura,” katanya.

Kegagalan penegakan hukum itu dimulai dari gerakan reformasi tahun 1998 yang tak mampu mengadili mantan Presiden Soeharto. Padahal, semestinya Soeharto diadili atas segala kesalahannya pada masa lalu.

”Jika Soeharto diadili, sebagaimana Mesir mengadili mantan Presiden Hosni Mubarak sekarang, tentu akan lain ceritanya. Ada efek visual, psikologis, dan hukum bagi bangsa ini. Mungkin hukum bisa lebih tegak dan orang tidak berani main-main lagi untuk menyelewengkan kekuasaan,” katanya.

Hal senada dikatakan Herdi Sahrasad. Dia mengatakan, Indonesia harus mengambil pelajaran berharga dari Mesir. Semestinya pemimpin yang bersalah harus diadili dan diperlakukan sama di depan hukum.

Dengan demokrasi tanpa hukum, kata Jeffrey, Indonesia kini dikuasai oligarki kekuasaan elite politik yang merasa bisa membeli semuanya dengan uang. Hukum pun tunduk pada orang kuat.

Untuk mengantisipasi kondisi itu, masyarakat harus bersatu dan menolak praktik jahat itu. Presiden harus didesak untuk menegakkan hukum, terutama terhadap korupsi. (IAM)