Anggaran Harus Realistis

JAKARTA, KOMPAS.com  - Sejumlah kalangan mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 yang lebih realistis dan lebih adil berpihak kepada rakyat.

Politik anggaran yang mengutamakan pencitraan pemerintahan, ditandai dengan subsidi besar tetapi salah sasaran, harus dihentikan. Pemihakan anggaran untuk memperkuat landasan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan atau belanja modal secara signifikan harus menjadi prioritas utama. Dengan cara itu, APBN diharapkan bisa lebih adil dirasakan rakyat dan dapat diandalkan untuk mengatasi masalah pengangguran serta kemiskinan yang masih membelit puluhan juta warga.

Desakan tersebut diutarakan sejumlah kalangan menyambut pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan sidang paripurna di parlemen. Sebagaimana lazimnya setiap tanggal 16 Agustus, Presiden Yudhoyono akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR dan DPD, yang berisi laporan pelaksanaan pemerintahan dan rancangan APBN 2012 beserta nota keuangannya.

APBN tahun 2011 dinilai tidak adil serta tidak propertumbuhan dan prorakyat. Anggaran sebesar Rp 1.230 triliun lebih banyak digunakan membiayai birokrasi yang tak produktif, subsidi energi yang tak tepat sasaran, dan membayar utang. Bahkan, belanja pegawai pusat dan daerah telah memakan porsi sangat besar, yakni sekitar 60 persen dari total volume APBN dan APBD.

Postur dan struktur APBN seperti itu, menurut ekonom Didik J Rachbini, hanya menyisakan sangat sedikit anggaran pembangunan. Padahal, anggaran pembangunan, biasa disebut belanja modal, itulah tumpuan untuk membiayai proyek infrastruktur penopang pertumbuhan ekonomi tinggi.

Seiring dengan perkembangan eksternal dan internal, DPR dan pemerintah, 22 Juli lalu, menyepakati rancangan APBN Perubahan 2011. Volume anggaran belanja dinaikkan menjadi Rp 1.320 triliun. Untuk tahun 2012, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan, anggaran belanja sekitar Rp 1.400 triliun. Itu berarti akan ada peningkatan belanja sekitar Rp 170 triliun dari APBN 2011.

Kenaikan belanja itu berkonsekuensi pula pada upaya menggenjot penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmani menyatakan, pajak tahun depan diharapkan meningkat Rp 145 triliun di atas perolehan tahun 2011. Dalam kesepakatan pemerintah dan DPR untuk APBN-P 2011, penerimaan pajak mencapai Rp 878,7 triliun.

”Peningkatan anggaran yang sangat besar itu jangan hanya untuk belanja konsumtif, tetapi dialokasikan lebih besar untuk pembangunan. Percepat pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Jalan, listrik, pelabuhan, semuanya jalan di tempat, bagaimana ekonomi mau gerak cepat,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.

Hal senada dikemukakan Didik. ”Makanya, kita tidak melihat adanya pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Itu karena politik anggaran tidak berpihak kepada rakyat,” katanya.

Ironisnya, kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad H Wibowo, anggaran belanja modal yang sudah minim dan belanja barang yang lebih kecil itu masih dikorupsi beramai-ramai oleh aparat birokrat, politisi, dan calo-calo anggaran. Sementara di sisi penerimaan, anggaran digerogoti mafia pajak.

Selengkapnya baca di KOMPAS