Dana Terus Tersedot untuk Belanja Pegawai

Jakarta, KOMPAS - Anggaran di daerah terus tersedot untuk gaji pegawai. Pemerintah daerah mulai merasa terbebani.

Di Padang, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Senin (15/8), mengeluhkan masih banyaknya dana APBD yang tersedot untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS). Pada sisi lain, kata Irwan, sebagian besar PNS yang ada ternyata tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.

Ia mengatakan, saat ini tidak kurang 70 persen dari sekitar 8.000 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar diketahui tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Dengan demikian, kata Irwan, sejumlah program yang ditargetkan menjadi mustahil dilaksanakan karena keterbatasan SDM.

Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan, setiap tahun, sekitar 70 persen dana APBD Kabupaten Magelang selalu tersedot untuk belanja tidak langsung, yang sebagian besar di antaranya untuk membiayai gaji pegawai. Hal ini mengakibatkan kegiatan pembangunan atau belanja langsung, yang hanya mendapat sisa 30 persen dari APBD, berjalan kurang optimal.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Magelang Habibatun Wafiroh mengatakan, alokasi dana yang minim ini, antara lain, terjadi pada alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

”Alokasi dana yang tidak pernah sesuai dengan kebutuhan ini pada akhirnya membuat kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan di Kabupaten Magelang selalu tidak pernah tuntas,” ujarnya. APBD Kabupaten Magelang sebesar Rp 1,06 triliun.

Di Sulawesi Selatan, salah satu pemicu lambannya pembangunan di wilayah itu disebabkan APBD yang tidak proporsional. APBD Sulsel tahun ini Rp 2,795 triliun, yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,719 triliun dan dana alokasi umum (DAU) Rp 1,075 triliun. Sebanyak Rp 1,965 triliun di antaranya atau setara 70 persen dialokasikan untuk belanja tidak langsung.

Gaji untuk 7.160 PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel memakan biaya Rp 650 miliar. Hal ini belum termasuk gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel sebesar Rp 2,271 miliar selama setahun. Selain gaji pokok, kepala dan wakil kepala daerah menerima berbagai jenis tunjangan, seperti tunjangan keluarga, jabatan, beras, pajak, dan iuran asuransi kesehatan.

Proyek

Sejumlah daerah mengeluhkan proyek-proyek yang didanai anggaran tetapi tidak pernah tuntas.

Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, proyek-proyek multitahun di Kepulauan Bangka Belitung dengan total anggaran Rp 800 miliar dilaporkan tidak kunjung selesai. Hingga empat tahun, tidak jelas kapan proyek itu akan selesai.

Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Antonius Uston, mengatakan, proyek itu, antara lain, pembuatan jalan lingkar timur, Jembatan Batu Rusa II, rumah sakit umum daerah, dan GOR. Proyek itu sudah dimulai sejak tahun 2008.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Babel Ansori mengatakan, jembatan masih menunggu rangka yang dipesan dari Inggris.(RAZ/RIZ/INK/EGI/ETA/CHE)