SBY Sukses Tekan Angka Pengangguran

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus menekan angka pengangguran.

"Pada awal tahun 2011, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6,8 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang, menjadi 30 juta orang atau 12,5 persen. Upaya ini harus terus kita tingkatkan agar tahun depan, jumlah pengangguran terbuka dapat kita turunkan lagi hingga menjadi 6,4 - 6,6 persen, dan jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi sekitar 10,5 - 11,5 persen," kata Kepala Negara ketika menyampaikan pidato kenegaraan terkait RUU tentang APBN 2012 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, dan lainnya.

Berkaitan dengan upaya penciptaan lapangan pekerjaan, pemerintah dikatakan perlu menempuh langkah-langkah terobosan. Sejak Desember tahun lalu, pemerintah telah mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, hingga BUMN untuk bersama-sama terlibat aktif dalam mempercepat dan memperluas perekonomian nasional.

Upaya ke arah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi itu dituangkan ke dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau MP3EI. Kebijakan baru ini, kata Presiden, adalah langkah terobosan strategis untuk melengkapi strategi pembangunan yang bersifat sektoral dan regional, yang dijalankan selama ini.

Dalam rancang bangun MP3EI itu pemerintah menggunakan tiga strategi besar, yaitu mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia yang meliputi koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Papua-Maluku. Kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional. Ketiga, mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama, dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi.

Pengembangan keenam koridor ekonomi itu diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah. "Untuk memantau secara intensif pelaksanaan MP3EI, pemerintah telah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Sementara itu, pendanaan kegiatan MP3EI kita lakukan melalui keterpaduan pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, serta pihak swasta dan masyarakat. Pelaksanaan MP3EI ini semaksimal mungkin memberikan peran yang besar kepada pelaku usaha domestik dan sumberdaya dalam negeri," katanya.

Sejalan dengan itu, Presiden berharap agar anggaran yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga benar-benar dapat diarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan MP3EI. Demikian pula, pemerintah berharap BUMN dapat menjadi pilar dan kontributor utama dalam pelaksanaan MP3EI, bukan hanya komitmen, tetapi harus menjadi investasi nyata.