Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana PLTN Terus Dikaji

Kompas.com - 14/09/2011, 05:05 WIB

Padang, Kompas - Rencana Indonesia untuk memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir terus dikaji di tengah derasnya kontroversi. Namun, pembangunan PLTN adalah pilihan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa depan.

”Kebutuhan listrik kita pada tahun 2020 akan dua kali lipat dibandingkan sekarang. Karena itu, operasional pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia bisa dimulai setelah 2020. Bahkan, Indonesia akan menggunakan reaktor nuklir dengan teknologi terbaru jika pembangunan PLTN diwujudkan. Kita tidak akan pakai teknologi yang sudah usang. Kita akan pakai teknologi yang sudah teruji di mana pun sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perizinan untuk membangun reaktor nuklir,” kata Deputi Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasyarakatan Iptek Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Taswanda Taryo, Selasa (13/9) di Kota Padang.

Taswanda mengatakan, pembangunan PLTN adalah pilihan yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa depan. Namun, nuklir bukan satu-satunya pilihan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang membengkak. Alternatifnya bisa dipenuhi dari sejumlah sumber energi listrik terbarukan.

”Matahari bisa digunakan, tetapi kan porsinya sebesar apa. Ada juga yang mengatakan gelombang laut, tetapi kan mahalnya minta ampun,” kata Taswanda seraya menegaskan penggunaan energi baru dan terbarukan tetap harus dipilah-pilah sesuai kondisi Indonesia.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumbar Khalid Saifullah menyatakan, Indonesia tak membutuhkan nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik. Rencana pemanfaatan nuklir untuk pembangkit listrik adalah kebijakan keliru.

”Potensi di Indonesia justru banyak energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis energi,” ujarnya. Hal itu di antaranya tenaga air, surya, panas bumi, dan biogas yang justru belum dikembangkan maksimal untuk diambil manfaatnya.

Namun, Batan tetap berkeyakinan, PLTN sudah selayaknya dibangun di Indonesia. Keputusan Pemerintah Federal Jerman untuk menutup seluruh 17 PLTN miliknya hingga 2022 mendatang juga tidak akan berpengaruh pada rencana pembangunan PLTN di Indonesia.

Demikian pula dengan ledakan di PLTN Fukushima Daiichi, Jepang, dan ledakan pada fasilitas limbah nuklir di Perancis pada Senin lalu.

”Kalau kita lihat, sejumlah reaktor nuklir di Jerman sudah tua. Selain itu, sampai saat ini mereka juga masih bingung untuk mencarikan pengganti energi nuklir. Jepang juga bingung memikirkan penggantinya. Jadi saya melihat PLTN tetap akan menjadi satu pilihan,” kata Taswanda. (INK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Whats New
Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Whats New
Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Whats New
Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru pada Jumat 3 Mei 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru pada Jumat 3 Mei 2024

Spend Smart
Keberatan Penetapan Besaran Bea Masuk Barang Impor, Begini Cara Ajukan Keberatan ke Bea Cukai

Keberatan Penetapan Besaran Bea Masuk Barang Impor, Begini Cara Ajukan Keberatan ke Bea Cukai

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com