Kebutuhan Listrik Tumbuh 5.500 MW Per Tahun

Kompas.com - 19/09/2011, 16:02 WIB
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) memperkirakan, kebutuhan tenaga listrik di Indonesia akan meningkat pesat dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu partisipasi swasta dan daerah dalam penyediaan listrik perlu ditingkatkan.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Penunjang Ketenagalistrikan, Djuniarman Djulkifli, dalam jumpa pers, Senin (19/9/2011), di Kemayoran, Jakarta.

Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2010-2019 menyebutkan, kebutuhan tenaga listrik diperkirakan mencapai 55.000 Mega Watt (MW). Jadi rata-rata peningkatan kebutuhan listrik per tahun 5.500 MW.

Dari total daya tersebut, sebanyak 32.000 MW (57 persen) akan dibangun sendiri oleh PLN. Sedangkan sisanya yakni 23.500 MW akan dipenuhi oleh pengembang listrik swasta.

Menurut Djuniarman, kebutuhan tenaga listrik masyarakat dan industri terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga untuk mengejar ketertinggalan dalam hal rasio elektrifikasi dibandingkan negara lain. Namun sejauh ini peran swasta dan daerah dalam pembangunan kelistrikan masih minim.

Hal ini disebabkan belum adanya aturan pelaksanaan yang menjabarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Terkait hal itu, pemerintah diminta segera mengeluarkan aturan-aturan pelaksanaan yang kondusif. Salah satunya, mendistribusikan beban penyediaan tenaga listrik ke PLN dan pemerintah daerah.

Jadi pemerintah pusat akan menetapkan wilayah usaha, pemerintah daerah mengeluarkan izin usaha, sedangkan Menteri ESDM atau gubernur dan kepala daerah mengeluarkan izin operasi.

"Namun untuk melaksanakannya belum ada PP terkait, sehingga dalam level pelaksanaannya kurang cukup payung hukumnya," kata dia. "Tentu perlu keselarasan, sosialisasi Rancangan PP ke pemda, masukan atau aspirasi daerah untuk penyelarasan," ujarnya menambahkan.

Sebenarnya pemda antusias dalam penyediaan listrik, bahkan beberapa pemda sudah menyiapkan peraturan daerah soal listrik dan distribusi. Tentu hal itu harus disesuaikan dengan rancangan aturan pelaksanaan yang saat ini belum selesai dibahas.

Dengan keterlibatan pemda melalui BUMD, daerah atau pengembang swasta dapat menyediakan listrik dan menjualnya kepada PLN maupun pihak lain. " Ada beberapa daerah yang memiliki cadangan batubara dan gas tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Whats New
Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Whats New
Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Whats New
KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

Whats New
Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Whats New
Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Whats New
Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Whats New
Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Whats New
IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

Whats New
Luhut: 'Travel Bubble' Dievaluasi Tiap Minggu, Kalau Tidak Bagus Kita Setop

Luhut: "Travel Bubble" Dievaluasi Tiap Minggu, Kalau Tidak Bagus Kita Setop

Whats New
BRI Berencana Buyback Saham Sebesar Rp 3 Triliun, Ini Alasannya

BRI Berencana Buyback Saham Sebesar Rp 3 Triliun, Ini Alasannya

Whats New
Ini Target Produksi Komoditas Utama Pertanian Selama 2022

Ini Target Produksi Komoditas Utama Pertanian Selama 2022

Whats New
Tahun 2022, HAIS Targetkan Pertumbuhan Usaha Kargo hingga 10 Persen

Tahun 2022, HAIS Targetkan Pertumbuhan Usaha Kargo hingga 10 Persen

Rilis
Sederet Kecurigaan KPPU soal Kartel Persekongkolan Harga Minyak Goreng

Sederet Kecurigaan KPPU soal Kartel Persekongkolan Harga Minyak Goreng

Whats New
Luhut Minta Masyarakat Jangan Masuk ke Mal dan Restoran yang Tidak Menerapkan PeduliLindungi

Luhut Minta Masyarakat Jangan Masuk ke Mal dan Restoran yang Tidak Menerapkan PeduliLindungi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.