Kebutuhan Listrik Tumbuh 5.500 MW Per Tahun

Kompas.com - 19/09/2011, 16:02 WIB
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) memperkirakan, kebutuhan tenaga listrik di Indonesia akan meningkat pesat dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu partisipasi swasta dan daerah dalam penyediaan listrik perlu ditingkatkan.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Penunjang Ketenagalistrikan, Djuniarman Djulkifli, dalam jumpa pers, Senin (19/9/2011), di Kemayoran, Jakarta.

Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2010-2019 menyebutkan, kebutuhan tenaga listrik diperkirakan mencapai 55.000 Mega Watt (MW). Jadi rata-rata peningkatan kebutuhan listrik per tahun 5.500 MW.

Dari total daya tersebut, sebanyak 32.000 MW (57 persen) akan dibangun sendiri oleh PLN. Sedangkan sisanya yakni 23.500 MW akan dipenuhi oleh pengembang listrik swasta.

Menurut Djuniarman, kebutuhan tenaga listrik masyarakat dan industri terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga untuk mengejar ketertinggalan dalam hal rasio elektrifikasi dibandingkan negara lain. Namun sejauh ini peran swasta dan daerah dalam pembangunan kelistrikan masih minim.

Hal ini disebabkan belum adanya aturan pelaksanaan yang menjabarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Terkait hal itu, pemerintah diminta segera mengeluarkan aturan-aturan pelaksanaan yang kondusif. Salah satunya, mendistribusikan beban penyediaan tenaga listrik ke PLN dan pemerintah daerah.

Jadi pemerintah pusat akan menetapkan wilayah usaha, pemerintah daerah mengeluarkan izin usaha, sedangkan Menteri ESDM atau gubernur dan kepala daerah mengeluarkan izin operasi.

"Namun untuk melaksanakannya belum ada PP terkait, sehingga dalam level pelaksanaannya kurang cukup payung hukumnya," kata dia. "Tentu perlu keselarasan, sosialisasi Rancangan PP ke pemda, masukan atau aspirasi daerah untuk penyelarasan," ujarnya menambahkan.

Sebenarnya pemda antusias dalam penyediaan listrik, bahkan beberapa pemda sudah menyiapkan peraturan daerah soal listrik dan distribusi. Tentu hal itu harus disesuaikan dengan rancangan aturan pelaksanaan yang saat ini belum selesai dibahas.

Dengan keterlibatan pemda melalui BUMD, daerah atau pengembang swasta dapat menyediakan listrik dan menjualnya kepada PLN maupun pihak lain. " Ada beberapa daerah yang memiliki cadangan batubara dan gas tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat, Alur, Link, dan Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Syarat, Alur, Link, dan Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Whats New
Petrokimia Gresik Klaim Sukses Buat Pendapatan Petani Edamame di Jember Meningkat Jutaan Rupiah

Petrokimia Gresik Klaim Sukses Buat Pendapatan Petani Edamame di Jember Meningkat Jutaan Rupiah

Rilis
Sri Mulyani Kasih Hadiah Uang Tunai 10 Provinsi yang Tekan Inflasi

Sri Mulyani Kasih Hadiah Uang Tunai 10 Provinsi yang Tekan Inflasi

Whats New
Gaji Tersendat, Guru PPPK dan Honorer di Bandar Lampung Mengadu ke Hotman Paris

Gaji Tersendat, Guru PPPK dan Honorer di Bandar Lampung Mengadu ke Hotman Paris

Whats New
Selamat dari Pailit, Garuda Mau Pakai Duit dari APBN untuk Rawat Pesawat

Selamat dari Pailit, Garuda Mau Pakai Duit dari APBN untuk Rawat Pesawat

Whats New
Resmikan Proyek QMB, Luhut: Kita Melihat Lahirnya Museum Industri Nikel yang Pertama Dalam Sejarah RI

Resmikan Proyek QMB, Luhut: Kita Melihat Lahirnya Museum Industri Nikel yang Pertama Dalam Sejarah RI

Whats New
Info Lengkap Pendataan Non ASN: Syarat, Dokumen, dan Tenggat Waktunya

Info Lengkap Pendataan Non ASN: Syarat, Dokumen, dan Tenggat Waktunya

Work Smart
Cerita Bos Garuda Turunkan Utang Miliaran Dollar AS, dari Pangkas Sewa Pesawat hingga Rute Terbang

Cerita Bos Garuda Turunkan Utang Miliaran Dollar AS, dari Pangkas Sewa Pesawat hingga Rute Terbang

Whats New
Pengamat: Perusahaan BUMN Harus Bisa Jadi Motor Tumbuhnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Pengamat: Perusahaan BUMN Harus Bisa Jadi Motor Tumbuhnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Whats New
Dalam Waktu Dekat, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Dalam Waktu Dekat, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Whats New
Sri Mulyani: Rp 203,4 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank Per Agustus 2022, Tertinggi dari Jatim

Sri Mulyani: Rp 203,4 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank Per Agustus 2022, Tertinggi dari Jatim

Whats New
Cara Cek Penerima BSU Tahap 3 yang Cair Pekan Ini

Cara Cek Penerima BSU Tahap 3 yang Cair Pekan Ini

Whats New
Sri Mulyani: APBN Agustus 2022 Surplus Rp 107,4 Triliun

Sri Mulyani: APBN Agustus 2022 Surplus Rp 107,4 Triliun

Whats New
Cerita Luhut ke AS, Ungkap Banyak Masalah Kelautan Saat Bertemu Majelis Umum PBB

Cerita Luhut ke AS, Ungkap Banyak Masalah Kelautan Saat Bertemu Majelis Umum PBB

Whats New
Merdeka Finansial: Bisa Memisahkan Kebutuhan dan Keinginan

Merdeka Finansial: Bisa Memisahkan Kebutuhan dan Keinginan

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.