Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tingkatkan Kewaspadaan

Kompas.com - 20/09/2011, 11:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat kewaspadaan pemerintah terhadap potensi krisis keuangan dan ekonomi global saat ini lebih tinggi dibandingkan bulan Mei 2011 lalu.

Atas dasar itu, pemerintah sebenarnya tidak ingin ada kenaikan target penerimaan pada tahun 2012 karena beberapa sumber penerimaan diperkirakan akan tertekan oleh perlambatan perekonomian global.

"Sumber penerimaan itu ada tiga, yakni pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Penambahan target penerimaan sebesar Rp 5 triliun itu akan menjadi tantangan kami, karena saat menyusun Rancangan APBN 2012 pada bulan Mei 2011, situasinya dibandingkan sekarang, sebenarnya kondisi global perlu lebih diwaspadai sekarang," ujar Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo di Jakarta, Selasa (20/9/2011).

Sebelumnya, Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan menyepakati target penerimaan perpajakan pada tahun 2012 naik Rp 5 triliun menjadi sekitar Rp 1.024,3 triliun.

Target tersebut belum didetailkan sumber-sumber penerimaannya, tetapi target tax ratio atau rasio antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto dari 12,6 persen menjadi 12,66 persen.

Pengalaman tahun 2008, krisis keuangan global menyebabkan penarikan modal yang cukup besar dari Indonesia. Akibatnya, asing melepas kepemilikan mereka terhadap surat berharga negara (SBN) sehingga harga obligasi ini menurun dan mendongkrak imbal hasilnya naik. Kondisi ini menyebabkan biaya yang dibutuhkan pemerintah dalam memperoleh dana dari pasar modal menjadi lebih mahal.

Sementara ini, pemerintah sudah menyiapkan lima lapisan pertahanan yang dapat digunakan untuk menahan kejatuhan harga SBN. Pertama, adanya anggaran dalam APBN 2011 sebesar Rp 3 triliun yang digunakan untuk mendanai operasi pasar dalam bentuk pembelian kembali SBN.

Kedua, menggunakan dana-dana menganggur di rekening kas Bendahara Umum Negara. Ketiga, mekanisme pembelian kembali SBN di pasar sekunder oleh 13 badan usaha milik negara yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Keuangan.

Keempat, pertahanan yang menggunakan dana cadangan devisa di Bank Indonesia. Kelima, menggunakan sisa anggaran lebih (SAL), yang pada tahun 2011 sempat menyentuh Rp 97 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com