Terlalu Terlambat untuk Mundur

Oleh Yunas Santhani Azis

Ada angin segar pada Rabu (21/9) siang. Kesepakatan kerja sama penggelontoran dana miliaran rupiah untuk SEA Games XXVI ditandatangani. Artinya, kekhawatiran akan gagal digelarnya SEA Games mulai terhapus.

Ruang rapat di lantai tiga Kementerian Pemuda dan Olahraga di kawasan Senayan, Jakarta, dipenuhi puluhan wartawan dan para petinggi olahraga yang semringah dan banyak senyum. Mereka antara lain Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Djoko Pekik Irianto, Sekretaris Jenderal Panitia Nasional SEA Games XXVI Timbul Thomas Lubis, Ketua Panitia Pelaksana SEA Games (Inasoc) Rachmat Gobel, dan Ketua Inasoc Sumatera Selatan Mudai Madang.

Inasoc DKI Jakarta memperoleh dana Rp 66 miliar dari APBN 2011 dan Rp 65 miliar dari pundi-pundi APBN-P 2011. Inasoc Palembang juga menerima besaran yang sama dari APBN-P 2011, menambah jumlah yang telah diterima pekan lalu, sekitar Rp 62 miliar dari APBN 2011.

Inasoc pusat pun dijanjikan segera memperoleh kucuran dana sekitar Rp 570 miliar (dari APBN-P 2011) ditambah Rp 56 miliar dari APBN 2011, selain dititipi dana APBN 2011 sebesar Rp 74 miliar untuk berbagai kebutuhan 44 panitia pelaksana pertandingan cabang olahraga.

Dengan dana tersebut, tutur Timbul yang juga Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Indonesia, macetnya pendanaan SEA Games teratasi. Dengan dana di tangan—ditambah perlindungan peraturan presiden dan adendum keputusan presiden yang memberi keleluasaan Inasoc memakai dana sponsor serta melakukan penunjukan langsung—Inasoc di semua tingkatan leluasa untuk melaksanakan berbagai hal yang belum bisa disiapkan sejauh ini.

Panitia Palembang dan Jakarta, misalnya, dapat menunjuk rekanan untuk menyediakan konsumsi dan transportasi bagi sekitar 10.000 atlet dan ofisial serta menyiapkan sumber daya perlengkapan keamanan dan materi pendukung lain. Panitia daerah juga perlu dana segar untuk segera merekrut dan melatih ribuan relawan selain menyediakan tenaga dan fasilitas kesehatan.

Itu kabar yang menyegarkan. Berita yang mendebarkan, semua itu harus tuntas sebelum 51 hari terhitung sejak penandatanganan tersebut. Pasalnya, SEA Games XXVI akan berlangsung 11-22 November mendatang di Palembang, Jakarta, dan sejumlah lokasi di Jawa Barat, seperti Depok, Subang, Puncak, dan Situ Cipule (Karawang).

Linda Wahyudi yang mengetuai bidang penyiaran Inasoc, misalnya, menjelaskan, satu-satunya yang telah tersedia dalam lingkup kerjanya adalah gedung berlantai tiga di Palembang yang merupakan milik BPD Sumsel. Adapun segala perlengkapan teknis, misalnya ruang kontrol dan pengeditan, harus dituntaskan dalam waktu tersisa.

Jika berbagai arena di Jakarta telah bisa digunakan karena sebagian besar merupakan gedung olahraga yang telah lama dipakai. Tak begitu ceritanya di Palembang. Dari 17 arena di kota itu, baru sekitar empat venue yang telah benar-benar siap digunakan.

Sulit dipahami

Terseok-seoknya persiapan SEA Games XXVI sungguh sulit dipahami jika mengingat betapa Indonesia sudah jauh hari memperoleh kepastian menjadi tuan rumah. Empat tahun silam, pada 26 April 2007, di kantornya, Ketua Umum KONI Rita Subowo telah mengutarakan peluang Indonesia menggelar SEA Games 2011 menyusul pengunduran diri Singapura dengan alasan arena yang belum siap.

Harapan Indonesia menjadi tuan rumah terwujud dalam Pertemuan Dewan Federasi SEA Games di Thailand, 4 Juni 2007. Saat itu, Rita menyatakan, SEA Games akan digelar di empat provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Palembang. Namun, pada rapat maraton tahun lalu, antara lain dengan Komisi X DPR, tuan rumah ditetapkan: Jakarta dan Palembang.

Indonesia kian ditegaskan sebagai tuan rumah lewat sebuah prosesi megah saat SEA Games XXV Laos ditutup di Vientiane, medio Desember 2009. Rita menerima bendera SEA Games sebagai simbol kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah dan Menpora Andi A Mallarangeng dalam pidatonya mengucapkan, ”Selamat datang di Indonesia.”

Para penanggung jawab SEA Games mengaku, terkuaknya kasus dugaan korupsi dalam pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang ikut memperlambat kinerja penyiapan SEA Games. Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada awal September lalu, misalnya, menyayangkan pemberitaan yang begitu gencar soal kasus itu, apalagi namanya sempat ikut terseret.

Padahal, pembangunan venue Palembang amat bergantung pada donasi dunia usaha. Dari total kebutuhan Rp 2,2 triliun, sebanyak Rp 1,6 triliun di antaranya diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu sejumlah perusahaan swasta dan BUMN. ”Para donor jadi menunda, bahkan mengurungkan, pencairan dananya,” kata Alex.

Kasus yang membawa Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam sebagai tersangka dan sudah diciduk KPK sejak 21 April silam ikut membuat kusut pendanaan venue Palembang. Sesungguhnya pemerintah pusat menganggarkan Rp 160 miliar untuk prasarana Palembang. Sebesar Rp 35 miliar bersumber dari APBN 2010 dan sisanya dari APBN 2011. Akhir Maret 2011, panitia Sumsel ”berteriak” kekurangan dana dan Wafid menyepakati untuk proposal tambahan dana sebesar Rp 250 miliar.

Namun, dengan berubahnya status Wafid, pembahasan soal uang Rp 250 miliar itu pun lenyap di pemerintah pusat. Pada akhir pekan pertama September ini, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Lalu Wildan menegaskan, dana untuk pembangunan venue tak ada lagi. ”Saya tidak tahu dari mana angka itu datang,” katanya.

Keberanian para birokrat di Kemenpora untuk membeli berbagai barang kebutuhan dan pengadaan jasa yang seyogianya lewat lelang pun goyah karena kasus dugaan korupsi tersebut. Saat diwawancarai Kompas di Layar Kaca, 15 September silam, Djoko Pekik mengaku, ”Kasus itu pasti ada pengaruhnya.”

Lamban

Berbagai kelambanan sebenarnya sudah mewarnai persiapan Indonesia sebelum aparat KPK menggerebek Wafid di kantornya di lantai 3 Kemenpora. Surat keputusan pembentukan pelatnas (yang menetapkan siapa saja atlet, pelatih, dan ofisial calon kontingen Indonesia) baru berangsur terbit sejak akhir Februari. Para atlet dan pelatih pun sempat merasa menjadi layangan putus selama dua bulan.

Di jajaran birokrasi SEA Games, Indonesia baru menggelar Pertemuan Dewan Federasi SEA Games pada akhir Februari. Padahal, pertemuan yang menelurkan kepastian jumlah cabang yang akan dipertandingkan itu seharusnya telah digelar pada 2010.

Sebelum ditangkap, Wafid mengakui, jajaran yang menyiapkan SEA Games harus lebih membenahi koordinasi karena panjangnya rantai organisasi pelaksana SEA Games kali ini. Untuk menyediakan segala kebutuhan kontingen, misalnya, rantai itu bermula dari induk organisasi cabang olahraga yang diwakili oleh tim pelatnas, naik ke Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Prima) Utama, naik lagi ke Dewan Pelaksana Prima untuk pengesahan, lalu ke Kemenpora sebagai pemilik dana.

Mengacu pada Piagam dan Aturan Federasi SEA Games, jalan Indonesia untuk mundur memang sudah tertutup. Pasal 4 (b) Prinsip Fundamental menjelaskan, batas terakhir komite olahraga sebuah negara untuk membatalkan diri adalah setahun setelah keputusan sebagai tuan rumah disahkan Federasi SEA Games. Untuk Indonesia, batas itu adalah 4 Juni 2008.

Artinya, Indonesia sudah mengabaikan tenggat pengibaran bendera putih selama tiga tahun. Apa yang akan terjadi, marilah kita cermati hari demi hari selama 49 hari ke depan. (IRE)