Ical: Tunda Kenaikan TDL!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta agar usulan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 10 persen mulai 1 April 2012, seperti yang disampaikan pemerintah di DPR, ditunda pemberlakuannya. Sebab, pemberlakuan kenaikan tarif itu masih belum dilandasi kajian yang komprehensif.  

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyampaikan hal itu dalam diskusi publik bertema "Pengelolaan Sektor Mineral Batubara dan Kelistrikan Nasional, Antara Harapan dan Realita", Jumat (7/10/2011), di Jakarta.  

"Partai Golkar meminta kepada pemerintah agar usulan kenaikan tarif tenaga listrik sebesar 10 persen mulai 1 April 2012 seperti disampaikan pemerintah di DPR ditunda pemberlakuannya meskipun rencana kenaikan TTL itu dimaksudkan untuk pelanggan 900 volt ampere ke atas," kata dia.  

Pihaknya meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian secara komprehensif yang meliputi beberapa aspek, seperti aspek kemampuan bayar konsumen, inflasi, dan dampaknya pada beberapa industri ataupun terhadap kelangsungan sektor usaha mikro dan kecil-menengah, atas rencana kenaikan tarif listrik itu.  

"Begitu pun dengan dampak-dampak sosial ekonomi dan pembangunan. Juga harus dipertimbangkan aspek-aspek lebih luas, antara lain suplai energi primer yang murah dan berkelanjutan serta infrastruktur yang memadai," kata dia.  

Menurut Aburizal, pemerintah perlu mengembangkan konversi energi primer, penggunaan, dan pemanfaatan bauran energi seperti panas bumi dan tenaga air sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM). Hal ini untuk mengoptimalkan operasional pembangkit listrik, sehingga beban subsidi bisa lebih efisien dan efektif.

Selain itu, pihak swasta perlu terlibat secara aktif untuk bisa bersama-sama perusahaan negara melayani dan menyediakan listrik bagi rakyat. Jika semua persoalan kelistrikan nasional dikelola pemerintah, hanya melalui PT PLN, jelas tidak bisa selesai.

Terlebih lagi, elektrifikasi nasional masih rendah dan tidak secepat pertumbuhan jumlah pelanggan listrik yang terus meningkat.  

Sejauh ini, listrik juga belum bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Tingkat rasio elektrifikasi nasional saat ini baru mencapai 65 persen. Jadi, masih ada sekitar 35 persen penduduk Indonesia yang belum menikmati listrik. Jika sekarang jumlah penduduk ada 250 juta jiwa, masih ada 83,5 juta orang yang belum mendapat listrik.